“Kami sedang merancang inovasi usaha yang bisa dijangkau masyarakat. Misalnya, produk pangan dengan harga lebih terjangkau, karena salah satu fungsi koperasi adalah memangkas rantai distribusi agar harga untuk anggota lebih murah dibanding warung biasa,” paparnya.
Di sisi lain, tantangan besar yang dihadapi koperasi adalah keterbatasan modal untuk memulai usaha. Gani menegaskan, koperasi Cibabat saat ini lebih fokus membangun tabungan dan simpanan ketimbang menjalankan simpan pinjam.
“Pengalaman di lapangan menunjukkan banyak koperasi bangkrut karena simpan pinjam, sebab ada anggota yang tidak bertanggung jawab mengembalikan pinjaman. Jadi kami lebih memilih hati-hati, fokus pada pengembangan bisnis dan penambahan anggota,” katanya.
Baca Juga:KUR Perumahan Diklaim Serap Jutaan Tenaga Kerja, Benarkah? Menkeu Sebut Himbara Kelimpungan Terima Rp200 Triliun, Rosan: Kapasitas Setiap Bank Berbeda!
Kesiapan menghadapi era digitalisasi juga menjadi sorotan. Menurut Gani, Koperasi Merah Putih Cibabat relatif terbantu karena sebagian pengurus berasal dari generasi muda yang akrab dengan teknologi.
“Kami diarahkan Kemenkop untuk menggunakan sistem pelaporan berbasis aplikasi microsite, mulai dari laporan bulanan, daftar anggota, hingga pengurus. Jadi digitalisasi ini sudah mulai kami jalankan,” ujarnya.
Koperasi Merah Putih Cibabat juga berupaya menghadirkan nilai tambah bagi anggotanya dengan konsep koperasi sebagai wadah kewirausahaan lokal. Gani menyebut, masyarakat perlu didorong agar menjadikan koperasi bukan sekadar tempat menabung, tetapi juga wadah untuk belajar mengelola usaha dan beradaptasi dengan tantangan ekonomi, termasuk inflasi pangan.
“Harapan kami, koperasi ini bisa menjadi benteng ekonomi masyarakat Cibabat, terutama dalam menghadapi ketidakpastian ekonomi di masa depan. Karena itu, kami butuh dukungan pemerintah agar akses bantuan dana bisa lebih mudah, tanpa prosedur yang berbelit,” pungkasnya.
Sebelumnya, Wali Kota Cimahi, Ngatiyana, menyebut bahwa Kopdes Merah Putih sudah terbentuk di seluruh kelurahan di Kota Cimahi dengan legalitas badan hukum. Namun, operasionalnya masih terbatas.
“Sudah berjalan, tapi seadanya. Modal masih dari iuran anggota, ada yang Rp50 ribu, ada yang Rp100 ribu. Itu pun hanya untuk digulirkan. Kantor dan gudang sementara masih menumpang di kelurahan,” jelas Ngatiyana. (Mong)