JABAR EKSPRES – Sebagai bentuk empati kepada masyarakat, Pimpinan DPRD Jawa Barat sepakat tidak akan menaikan gaji dan tunjangan untuk seluruh anggota dewan.
Ketua DPRD Jabar Buky Wibawa mengatakan, kesepakatan ini sudah dibicarakan bersama pimpinan dewan dan sepakat tidak akan ada kenaikan gaji dan tunjangan.
“Jadi kami tegaskan untuk seluruh anggota DPRD Jabar sama sekali tidak ada kenaikan,” ujar Buky kepada wartawan, Selasa, (2/9/2025).
Baca Juga:Sri Mulyani Janji Evaluasi Usai Aksi Penjarahan, Benarkah?Ketua Komisi XI Usulkan Penurunan PPN, Demi Tingkatkan Konsumsi Masyarakat?
Buky menilai, saat ini gaji dan tunjangan DPR RI tengah jadi sorotan hingga memicu gelombang protes dari berbagai lapisan masyarakat.
Aksi protes ini, ditunjukan dengan gelombang demonstrasi yang terjadi di berbagai daerah termasuk di wilayah Jawa Barat.
Sebagai bentuk empati, akhir DPRD Jabar sepakat tidak akan ada kenaikan gaji dan tunjangan. Sebab, kalangan dewan sangat paham betul kondisi masyarakat yang belum sepenuhnya membaik.
Buky mengatakan, bentuk komitmen seluruh anggota dewan ini juga sudah disampaikan langsung kepada Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi.
Dalam pertemuan dilakukan di Gedung Sate. Hadir sejumlah petinggi DPRD Jabar. Mulai dari ketua, wakil ketua, termasuk perwakilan pimpinan fraksi.
Dalam pertemuan tersebut baik Gubernur dan pimpinan dewan dari seluruh fraksi DPRD Jabar sepakat tidak akan menaikan gaji dan tunjangan anggota dewan.
Selain itu komitmen lainnya adalah, pimpinan dewan juga sepakat akan melakukan relokasi anggaran-anggaran perjalanan dinas.
Baca Juga:Gaji DPR Tak Naik Tapi Ada Tambahan Tunjangan Rumah Rp50 Juta, Warganet: Nirempati!Gaji DPR Naik Rp3 Juta Sehari dari Uang Rakyat? Ini Rincian Beserta Tunjangannya
Anggaran perjalanan dinas ini nantinya akan dialokasikan untuk program asuransi atau jaminan sosial yang diberikan untuk masyarakat pekerja informal.
‘’Pekerja seperti Ojol, nelayan, pedagang kecil ataupun pembantu rumah tangga akan dapat asuransi,’’ ujar Buky.
Komitmen ini sebagai bentuk tanggung jawab dan respons terhadap keresahan masyarakat dengan melakukan realokasi anggaran perjalanan dinas.
DPRD Jabar sepakat untuk menghentikan perjalanan dinas ke luar negeri untuk dialokasikan program asuransi pekerja informal.
‘’Kami juga akan mengecek lagi anggaran Silpa agar bisa dimanfaatkan untuk program yang memiliki prioritas layanan dasar masyarakat seperti kesehatan dan pendidikan,’’ tandas Buky.