JABAR EKSPRES – DPRD Kabupaten Bandung Barat (KBB) menegaskan siap mengikuti aturan terkait polemik tunjangan dewan yang menuai kritik publik.
Ketua DPRD KBB, Muhammad Mahdi, menyatakan pihaknya tidak akan menentang jika tunjangan anggota dewan harus direvisi atau dikurangi sesuai regulasi.
“Kami mengikuti aturan di atas saja. Kami gak bisa menentang aturan. Masalah cukup atau tidak, gimana kita bersyukur aja,” kata Mahdi saat dikonfirmasi, Selasa (2/9/2025).
Baca Juga:Gelombang Protes Meningkat, Menaker Sebut Ini 3 PR Pemerintah dan Serikat PekerjaMenko Airlangga Klaim Ketahanan Ekonomi RI Terjaga, Benarkah?
Pernyataan ini muncul di tengah gelombang kemarahan publik yang sempat meluas dari DPR RI hingga ke daerah-daerah. Isu tunjangan dewan dianggap jomplang dengan kondisi ekonomi masyarakat, termasuk di Bandung Barat.
Rencana unjuk rasa besar-besaran di depan kantor DPRD KBB pada Senin (1/9) kemarin pun akhirnya batal dilakukan, meski sempat dikhawatirkan akan berujung kericuhan.
Pembatalan ini menepis spekulasi terjadinya aksi anarkis hingga perusakan gedung DPRD seperti yang terjadi di beberapa wilayah lain.
Kendati demikian, Mahdi menegaskan, tunjangan yang diterima anggota DPRD Bandung Barat tidak semewah yang ada di tingkat pusat.
“Beda-beda. Tergantung, yang pasti tidak seperti di dewan pusat. Intinya kalau tunjangan itu dihilangkan dan jadi aturan, kenapa tidak,” ujarnya.
Mahdi juga meminta seluruh anggota DPRD Bandung Barat menjaga ucapan dan sikap agar tidak memperkeruh suasana.
“Kami mengimbau kepada teman-teman untuk tidak memberikan statement yang justru melukai masyarakat. Berkata dengan perkataan yang baik. Kalau tidak bisa, mending diam,” tegasnya.
Baca Juga:Ketua Komisi XI Usulkan Penurunan PPN, Demi Tingkatkan Konsumsi Masyarakat?DPRD Jabar Sepakat Tidak Akan Naikkan Gaji dan Tunjangan
Meski dihantam isu tunjangan, aktivitas dewan tetap berjalan normal. Mahdi memastikan agenda rutin, termasuk pembahasan pokok-pokok pikiran (pokir) anggota DPRD, tetap dilaksanakan.
“Kalau ngantor jalan terus. Pembahasan pokir jalan,” kata Mahdi.
Soal kekhawatiran akan terjadi kericuhan, Mahdi menyatakan optimisme bahwa masyarakat Bandung Barat mampu menjaga stabilitas sosial.
“Masyarakat Bandung Barat adalah masyarakat religi. Kami percaya masyarakat Bandung Barat bisa menjaga kondusifitas,” tandasnya. (Wit)