JABAR EKSPRES – Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) dipastikan tidak lagi menjadi pelaksana utama pembangunan IKN.
Seluruh pekerjaan akan dialihkan sepenuhnya kepada Otorita IKN (OIKN), lembaga resmi yang kini bertanggung jawab penuh terhadap megaproyek tersebut.
Wakil Menteri PUPR, Diana Kusumastuti, menjelaskan bahwa kementeriannya hanya akan merampungkan sejumlah proyek kontrak tahun jamak (multiyear contract/MYC) yang telah berjalan sejak 2022.
Baca Juga:71 Cabang Olahraga Disiapkan, Kab. Bandung Pasang Target Besar di Porprov XV JabarAprindo Boyong Kain Ibu untuk Angkat Identitas Etnik Nusantara di Asia Fashion Show 2025
“MYC belum selesai semuanya. Mudah-mudahan tahun ini bisa rampung, paling lambat 2026 sudah selesai,” kata Diana, Senin (25/8).
Sejak ditugaskan Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada 2022, Kementerian PUPR telah menggarap infrastruktur dasar IKN, mulai dari pembangunan jalan tol, sistem penyediaan air bersih, hingga gedung-gedung pemerintahan.
Saat itu, OIKN belum terbentuk sehingga kementerian menjadi motor utama pembangunan.
Kini, OIKN sudah resmi beroperasi penuh di bawah pimpinan Basuki Hadimuljono, mantan Menteri PUPR era Jokowi, yang kini dipercaya Presiden Prabowo Subianto sebagai Kepala OIKN.
Lembaga tersebut juga diperkuat dengan aparatur sipil negara (ASN) yang mulai berkantor di wilayah IKN.
Peralihan Kendali ke OIKN
Peralihan tanggung jawab pembangunan dari Kementerian PUPR ke OIKN berlangsung secara bertahap.
Presiden Prabowo bahkan sudah beberapa kali menggelar rapat dengan Basuki untuk membahas kelanjutan pembangunan infrastruktur IKN.
Baca Juga:KPK Apresiasi Komitmen Kang DS Cegah Korupsi di Lingkungan Pemkab BandungGiring Ganesha Dukung Pelaksanaan Bandung Art Month ke-8 2025 Bertajuk 'Angkat'
Salah satu rapat penting digelar di Istana Kepresidenan Jakarta pada 21 Januari 2025.
Dalam pertemuan itu, Prabowo menugaskan Basuki untuk melanjutkan pembangunan dengan anggaran jumbo mencapai Rp48,8 triliun yang dialokasikan untuk lima tahun ke depan.
Menurut Diana, saat ini pekerjaan yang tersisa untuk Kementerian PUPR di IKN sudah tidak banyak.
Pemerintah menyiapkan anggaran sekitar Rp14 triliun untuk merampungkan proyek-proyek tersebut, termasuk pembangunan jalan tol yang masih dalam proses penyelesaian.
Pembangunan IKN Tidak Berhenti
Menteri PUPR, Dody Hanggodo, menegaskan bahwa pembangunan IKN tidak berhenti meskipun kementeriannya tidak lagi menjadi pelaksana utama.
“Kalau kita ya tinggal sisa-sisa pekerjaan yang belum selesai saja fokusnya. Itu pun tidak banyak, anggaran sudah cukup,” ujar Dody di Jakarta Timur, Minggu (29/6).
Dengan peralihan ini, fokus pembangunan IKN sepenuhnya berada di tangan OIKN.