Ia menegaskan bahwa diskon ini akan berlaku hingga akhir 2025. Bersama Wakil Wali Kota Siti Farida, Effendi berkomitmen mendukung kebijakan pro-rakyat. Effendi menghimbau warga memanfaatkan diskon ini jika merasa tagihan PBB terlalu tinggi.
Terkait rencana demonstrasi, ia meminta warga tidak turun ke jalan karena, menurutnya, tidak ada kenaikan PBB sebesar 1.000 persen. “Kami terus mengevaluasi kebijakan ini. Untuk 2026, kami sedang merumuskan apakah akan menerapkan standar pajak yang lebih flat,” ujarnya.
Ia menambahkan bahwa pemkot telah berupaya meringankan beban masyarakat sejak beberapa bulan lalu, sebelum isu serupa mencuat di Pati. Namun, kebijakan ini belum dipublikasikan karena masih dalam tahap evaluasi. “Yang terpenting, masyarakat harus merasa nyaman dan terbantu,” pungkas Effendi. (radar cirebon)