Apa Kabar Pembangunan IKN? Komisi XI DPR: Tetap Berjalan tapi Bukan Prioritas 

Apa Kabar Pembangunan IKN? Komisi XI DPR: Tetap Berjalan tapi Bukan Prioritas 
Pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, tetap berjalan tapi bukan prioritas utama pemerintahan Presiden Prabowo. (Foto/ANTARA)
0 Komentar

JABAR EKSPRES – Wakil Ketua XI DPR RI Mohamad Hekal mengatakan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) tetap berjalan meskipun bukan menjadi prioritas utama pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

Menurutnya, arah kebijakan pembangunan akan difokuskan pada delapan program prioritas yang telah disampaikan Prabowo dalam pidatonya.

“Berjalan, (pembangunan IKN) tetap berjalan. Cuma mungkin enggak dengan kecepatan yang mungkin dulu digembar-gemborkan,” ujar Hekal dikutip dari ANTARA, Jumat (22/8).

Baca Juga:Bangun 270 Dapur MBG, Kadin Gelontorkan Dana Sebesar Rp540 Miliar QRIS Siap Ekspansi ke China, Ditargetkan Meluncur Akhir 2025

Ada delapan program prioritas Presiden Prabowo yaitu ketahanan pangan, ketahanan energi, program Makan Bergizi Gratis (MBG), pendidikan bermutu, Kesehatan berkualitas, penguatan ekonomi rakyat melalui Koperasi Desa Merah Putih, pertahanan semesta, serta percepatan investasi dan perdagangan global.

Wakil Ketua XI DPR RI ini menegaskan, meskipun bukan prioritas utama, pembangunan IKN tidak akan dihentikan.

“Nah yang (program) lain-lain bukan dimatikan, tapi tetap didanai. Cuma kita lagi prioritaskan kepada yang delapan (program prioritas) itu dulu,” ujarnya.

Adapun dalam Rancangan Anggaran dan Pendapatan Negara (RAPBN) Tahun 2006, Pemerintah mengalokasikan anggaran Rp6,3 triliun untuk pembangunan IKN. Angka tersebut disampaikan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati saat konferensi pers Nota Keuangan 2026.

“Rp6,3 triliun untuk IKN. Kalau tidak salah ya. Nanti kalau salah saya koreksi lagi,” kata Sri Mulyani.

Berdasarkan Buku II Nota Keuangan RAPBN 2026, alokasi anggaran IKN tercatat sebesar Rp6,26 triliun.

Adapun rinciannya, Rp5,71 triliun untuk Program Pengembangan Kawasan Strategis, sementara Rp553 miliar untuk Program Dukungan Manajemen.

0 Komentar