JABAR EKSPRES – Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah (Ditjen PAUD Dikdasmen) Kemendikdasmen resmi merilis Aplikasi versi 2026.a.
Pembaruan ini hadir dalam bentuk patch update dan wajib diinstal oleh semua satuan pendidikan, mulai dari PAUD, SD, SMP, SMA, SMK, PKBM, SKB, hingga SLB.
Tujuan utamanya adalah menyempurnakan fitur, memperbaiki bug, dan meningkatkan validasi data sesuai kebijakan pendidikan terbaru.
Baca Juga:Lowongan Damkar DKI Jakarta 2025 Dibuka, 4 Tes Fisik ini Perlu Dikuasai PelamarStrategi Terbaru Agar Pengajuan KUR BRI Agustus 2025 Langsung Disetujui dan Cepat Cair
Sebagai tulang punggung pendataan pendidikan nasional, Dapodik menjadi dasar dalam penyusunan kebijakan, evaluasi program, hingga penyaluran berbagai bantuan pendidikan.
Karena itu, Tim Dapodik menegaskan setiap sekolah harus segera melakukan update agar data tetap sinkron dengan server pusat.
Cara Update Aplikasi Dapodik 2026.a
Berikut panduan resmi dari Tim Dapodik untuk melakukan pembaruan:
1. Pastikan perangkat sudah terinstal Dapodik versi 2026.
2. Unduh patch update di situs resmi (https://dapo.kemendikdasmen.go.id).
3. Instal patch yang sudah diunduh.
4. Tekan Ctrl + F5 untuk memastikan versi di beranda berubah menjadi 2026.a.
5. Login dengan akun resmi satuan pendidikan.
6. Klik Tarik Data.
7. Lengkapi dan perbaiki data sesuai kebutuhan.
8. Jalankan Validasi agar tidak ada kesalahan input.
9. Lakukan Sinkronisasi untuk mengirim data terbaru ke server pusat.
Update ini penting agar proses pelaporan semester gasal 2025/2026 berjalan lancar tanpa hambatan teknis.
Fitur Perbaikan & Penyesuaian Penting di Dapodik 2026.a
Pembaruan kali ini membawa sejumlah penyempurnaan yang langsung berpengaruh pada akurasi data, antara lain:
- Perbaikan validasi lokal pasca mutasi keluar GTK.
- Koreksi label indikator ke-5 di dashboard PAUD HI.
- Validasi data yayasan untuk PAUD & Pendidikan Nonformal.
- Perbaikan bug pada pemilihan kurikulum layanan keaksaraan di Pendidikan Nonformal.
- Validasi batas maksimal jam per rombel untuk mata pelajaran Pendidikan Kepercayaan.
- Penyesuaian validasi usia peserta didik berdasarkan kondisi wilayah sesuai Permendikdasmen Nomor 3 Tahun 2025.
- Penonaktifan mata pelajaran PPKn di SMP kelas IX pada Kurikulum Merdeka.
- Perbaikan perhitungan jam tugas tambahan untuk wali kelas dan guru wali di unduhan profil individu GTK.