Sementara bantuan dari pemerintah pusat maupun Provinsi Jawa Barat, hingga saat ini belum dapat dipastikan keberadaannya.
“Sesuai kemampuan anggaran kita. Perbaikan rutilahu anggarannya Rp25 juta per unit. Bantuan dari pusat dan provinsi untuk tahun 2025 sampai dengan saat ini belum ada informasi,” kata dia.
Dari total 304 unit yang ditargetkan masuk dalam program, baru sekitar 30 unit yang telah direalisasikan karena dinilai berada dalam kondisi mendesak. Sisanya masih dalam tahap verifikasi administrasi dan persiapan teknis pelaksanaan.
Baca Juga:Pembangunan Bundaran Jati, Warga Harapkan Solusi Permanen Atasi Kemacetan di CimahiProgram Cek Kesehatan Gratis bagi Pelajar Digulirkan, Dinkes Cimahi Targetkan 72 Ribu Siswa
“Baru 30 rumahan yang urgent kita dahulukan, betul-betul tidak bisa ditinggali dan persyaratan administrasinya lengkap. Sisanya sedang persiapan pelaksanaan,” tutup Endang.
Kondisi ini menggambarkan bahwa, kendati pemerintah daerah memiliki semangat selaras dengan program nasional, realitas di lapangan menuntut pendekatan yang lebih adaptif dan kontekstual.
Alih-alih memaksakan pembangunan baru yang tidak feasible, Cimahi memilih langkah strategis, memperbaiki yang sudah ada untuk memastikan hak atas tempat tinggal yang layak tetap dapat dinikmati warganya. (Mong)