JABAR EKSPRES – Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP) Kabupaten Bandung Barat (KBB) terus mengoptimalkan program bantuan pangan pemerintah melalui pendistribusian Cadangan Pangan Pemerintah (CPP) kepada masyarakat.
Program ini menjadi bagian dari upaya pemerintah dalam menjaga stabilitas harga bahan pokok, meningkatkan daya beli masyarakat, serta mengendalikan inflasi, khususnya di sektor pangan.
Kepala DKPP Kabupaten Bandung Barat, Lukmanul Hakim, mengatakan bahwa program bantuan pangan CPP menyasar Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang datanya telah diverifikasi berdasarkan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) dari Kementerian Sosial.
Baca Juga:Kabupaten Bandung Kian Bedas! Big Data dan Dashboard Pimpinan Resmi DiluncurkanRamai Pengibaran Bendera Bajak Laut One Piece Jelang 17 Agustus, Pemkot Bandung Siap Tindak Tegas
“Penyaluran bantuan pangan ini merujuk pada Keputusan Kepala Badan Pangan Nasional Republik Indonesia Nomor 206 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Keputusan Kepala Badan Pangan Nasional Nomor 593 Tahun 2024 mengenai Petunjuk Teknis Penyaluran CPP untuk Bantuan Pangan Beras Tahun 2025,” ujar Lukmanul saat dikonfirmasi, Senin (4/8/2025).
Dalam pelaksanaannya, kata Lukmanul, Bandung Barat mendapatkan alokasi bantuan CPP sebanyak 160.031 KPM untuk alokasi bulan Juni dan Juli 2025. Seluruh KPM tersebut tersebar di 16 kecamatan yang ada di wilayah Kabupaten Bandung Barat.
“Setiap KPM menerima bantuan pangan sebesar 10 kilogram beras per bulan. Namun, untuk efisiensi distribusi, bantuan bulan Juni dan Juli disalurkan sekaligus, sehingga masing-masing KPM menerima 20 kilogram,” jelasnya.
Menurutnya, agar proses distribusi bantuan berjalan lancar, DKPP berkoordinasi erat dengan berbagai pihak, termasuk Dinas Sosial Kabupaten Bandung Barat dan Perum BULOG Bandung sebagai penyedia beras.
“Sebelum pendistribusian, kami rapat koordinasi dulu dengan seluruh perangkat wilayah. Koordinasi ini penting agar pelaksanaan penyaluran di lapangan berjalan sesuai harapan. Kami ingin informasi terkait program ini sampai ke semua lapisan, terutama para penerima manfaat di desa-desa,” katanya.
“Setelah rapat koordinasi digelar, masing-masing kecamatan kemudian mengajukan nama-nama Koordinator Kecamatan, Koordinator Desa, dan petugas pelaksana yang akan membantu proses distribusi bantuan secara langsung,” sambungnya.
Ia menambahkan, program penyaluran bantuan pangan CPP mulai direalisasikan pada 25 Juli 2025, dimulai dari beberapa desa di Kecamatan Saguling dan Padalarang. Di antaranya Desa Bojonghaleuang dan Desa Cikande di Kecamatan Saguling, serta Desa Ciburuy di Kecamatan Padalarang.