IAW mendorong langkah korektif segera dilakukan, antara lain audit forensik oleh BPK dan PPATK sejak 2019, penyidikan terhadap perencanaan pra-jabatan oleh Kejaksaan Agung dan KPK, revisi UU Tipikor untuk memperkuat penindakan, serta gugatan perdata terhadap korporasi global dan mitra lokal yang terlibat.
“Digitalisasi pendidikan tidak boleh menjadikan siswa sebagai kelinci percobaan. Apalagi jika kebijakan lahir dari ruang-ruang obrolan informal yang penuh konflik kepentingan,” pungkasnya.