JABAR EKSPRES – Pengamat Ekonomi dari Universitas Pasundan Bandung, Acuviarta Kartabi turut bersuara terkait realisasi APBD Jawa Barat. Menurutnya kondisi itu masih on the track. Melambatnya realisasi APBD juga buntut dari kebijakan pusat.
Acuviarta menguraikan, kecepatan realisasi belanja daerah juga belum sepenuhnya bisa dibilang berdampak positif. ” Perlu dilihat juga efektivitas dan ketepatan anggaran juga, ” katanya, Kamis (10/7).
Acu melanjutkan, jika dicermati, realisasi APBD Jabar sebagaimana dipaparkan Mendagri itu masih dalam kategori wajar atau on the track. “Kalau bandingkan NTB dan DIY tidak aple to aple. Mereka anggaran kecil. Head to head nya itu sama Jatim. Tapi Jatim masih dibawah Jabar, ” cetusnya.
Baca Juga:Rudy Susmanto Siap Dorong Penguatan Pelestarian Kawasan Hutan Gunung Sanggabuana dan PuncakTumbuh Tanpa Kendali: Alasan Bandung Belum Lepas dari Kemacetan
Realisasi APBD itu masih bisa digenjot di sisa waktu 2025 ini. Acu menguraikan bahwa ada beberapa sebab yang membuat realisasi APBD Jabar melambat dibanding beberapa tahun sebelumnya meskipun masih wajar.
Pertama adalah juga buntut dari ekonomi makro. Kinerja ekonomi saat ini juga tidak baik-baik saja. “Masih terlihat PHK masal, kemiskinan juga masih nampak, ” cetusnya.
Persoalan berikutnya adalah juga efek dari kondisi di Jabar sendiri. Salah satunya terkait serapan belanja infrastruktur yang nampaknya belum banyak terealisasi. Padahal saat pergeseran anggaran, pos infrastruktur mendapatkan suntikan besar.
Acu mengakui bahwa eksekusi proyek infrastruktur memang tidak bisa cepat dan mudah. Butuh lelang, perencanaan, hingga faktor cuaca. “Apalagi pak KDM juga cukup ketat, ” katanya.
Dalam kesempatan itu, Acu juga mengkritik terkait kebijakan pembebasan pajak. Mestinya keringanan atau diskon tidak hanya menyasar penunggak pajak. “Yang tertib pajak mestinya juga dapat diskon, ” katanya.
Berikutnya juga kaitan dengan kebijakan dari pemerintah pusat. Misalnya instruksi soal efisiensi anggaran.
Lalu, Acu juga menilai bahwa kebijakan dari pusat sendiri juga kurang konsisten. Pihaknya melakukan efisiensi tapi di sisi lain defisit anggaran dan utang juga besar. “Ini kan contoh tidak baik, ” katanya. (son)