Meski tanpa sanksi administratif dari Pemkot, BPJS bisa menerapkan sejumlah tindakan tegas, termasuk penghentian perlindungan jaminan bagi pekerja yang tidak didaftarkan sesuai ketentuan.
Program ini diharapkan tak hanya menjadi rutinitas seremonial, tetapi benar-benar melindungi kelompok paling rentan di sektor informal.
“Cimahi, yang terus tumbuh sebagai kota jasa dan konstruksi, tak bisa lagi menutup mata terhadap risiko kerja yang membayangi para buruh harian di balik derap pembangunan,” tutup Asep. (Mong)