Rapat di Hotel Bintang, Gubernur Jabar Soroti Ketimpangan Fiskal antar Daerah

Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi
Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi
0 Komentar

JABAR EKSPRES – Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, menyoroti fenomena pemborosan anggaran pemerintah daerah yang dinilai tidak adil secara ekonomi.

Dalam peringatan Hari Ulang Tahun ke-24 Kota Cimahi yang berlangsung di Gedung DPRD, Dedi menyampaikan kritik tajam terhadap kebijakan pelaksanaan rapat dinas ASN di hotel berbintang yang justru memperlebar jurang ketimpangan antara daerah kaya dan miskin.

Menurut Dedi, sebagian besar kabupaten di Jawa Barat tidak memiliki fasilitas hotel berbintang.

Baca Juga:Pemkot Cimahi Mulai Adopsi Teknologi Ubah Sampah Plastik Jadi SolarPFI Bogor Pamerkan Foto 100 Hari Kerja Bupati dan Wakil Bupati Bogor di Situ Plaza Cibinong

Hal ini menyebabkan para aparatur sipil negara (ASN) maupun anggota dewan cenderung melaksanakan rapat di kota-kota besar yang memiliki infrastruktur lengkap, seperti Bandung, Bekasi, dan Bogor.

“Ini kan beda. Jawa Barat itu adalah provinsi yang kabupaten-kabupatennya banyak yang tidak punya hotel bintang. Cimahi nggak punya? Nggak punya. Ini kan nggak punya, Pak,” ujar Dedi usai rapat paripurna, Sabtu (21/6/25).

Dedi mencontohkan, jika ada ASN dari Kabupaten Ciamis yang hendak menggelar rapat, mereka cenderung memilih Bandung sebagai lokasi pelaksanaan hanya karena ketersediaan hotel bintang.

“Misalnya begini, orang Ciamis nggak punya hotel bintang. Mau rapat hotel, misalnya rapatnya di Kota Bandung. Nggak baik. Itu sama dengan memindahkan duit di daerah minus ke daerah plus,” tegasnya.

Menurutnya, hotel-hotel bintang rata-rata hanya terdapat di kota-kota besar dengan pendapatan asli daerah (PAD) tinggi.

Hal ini tidak berlaku bagi kabupaten kecil yang pendapatannya bergantung dari sumber daya alam dan retribusi lokal seperti tambang pasir, batu, karcis pasar, terminal, parkir, hingga pajak bumi dan bangunan (PBB) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).

“Ketika rapat di hotel, ASN nggak akan mau di hotel melati. Taruhan saya. Nggak akan mau. Anggota dewan juga nggak akan mau di hotel melati. Pasti di hotel bintang,” ungkapnya.

Baca Juga:Media vs Polres Banjar Sajikan Laga Santai Penuh KejutanBahaya BPA Mengintai, Galon Lanjut Usia Bisa Racuni 111 Juta Konsumen Indonesia 

“Ketika di hotel bintang, itu sama dengan yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin,” tambah Dedi.

Dedi menilai kebijakan semacam ini menggerus potensi ekonomi lokal dan memperparah ketimpangan fiskal antar wilayah.

Untuk itu, ia menyerukan kepada para bupati dan wali kota agar mulai menggelar rapat di kantor masing-masing, atau bahkan jika tidak terlalu mendesak, tidak perlu mengadakan rapat.

0 Komentar