JABAR EKSPRES – Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi akhirnya mengeksekusi wacana yang sempat dilontarkan dalam pelantikan DPD Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (APDESI) Jabar pertengahan Mei lalu, tentang penerapan E-Voting untuk Pemilihan Kepala Desa (Pilkades).
Kebijakan baru itu diluncurkan Selasa (3/6). Hal tersebut bersamaan kebijakan lain yang tak kalah menarik yakni penerapan E-Budgeting dalam pengelolaan keuangan desa.
“Jadi ada dua hal penting yang kami tanda tangani. Yakni E-Budgeting dan E-Voting,” katanya.
Baca Juga:Dedi Mulyadi Nilai Dadang Kosasih Layak Jadi KadishubHJB ke-543, KDM Tekankan Nilai Sejarah di Tengah Perubahan Zaman
Pria yang akrab disapa KDM itu melanjutkan, kebijakan ini bakal diberlakukan di seluruh Desa di Jabar atau lebih dari 5 ribu desa di Jabar.
E-Voting merupakan kombinasi hak demokrasi warga dengan teknologi digital. Pilkades yang biasanya menggunakan kertas akan beralih pada alat elektronik. Teknologinya kekinian. Lalu itu juga bakal memangkas proses rekapitulasi.
Sedangkan E-Budgeting adalah inovasi digital yang juga ada semangat transparansi. Dengan E-Budgeting maka pengelolaan keuangan desa akan terpantau secara digital. “Uang keluar ataupun masuka akan terpantau. Kontrolnya lebih terbuka sehingga ini cukup transparan,” bebernya.
Dengan hadirnya E-Budgeting itu akan meminimalisir penyalahgunaan keuangan desa. “Dua inovasi ini penting. Ini untuk kepentingan layanan publik dan demokrasi yang baik di Jabar,” cetusnya.
Sebelumnya, KDM mengaku juga sempat menyarankan penerapan E-Budgeting itu ke Kementerian Desa. Menurutnya, pengelolaan keuangan dengan transaksi tunai itu harus mulai dipangkas. “Semua harus mulai dengan transfer. Ke RT transfer, lalu ke panitia desa transfer,” jelasnya.(son)