JABAR EKSPRES – Lahan perkebunan yang jadi kewenangan PTPN Region II Jabar dianggap telah banyak melakukan pelanggaran terkait kerja sama pemanfaatan dengan pihak ketiga.
Hal ini terungkap ketika Waki Pimpinan DPRD Jabar melakukan kunjungan ke Kantor PTPN Region II Jabar untuk mengetahui lebih lanjut tentang data pemanfaatan lahan perkebunan yang ada di Jawa Barat.
Kepala PTPN I Region II Jawa Barat Desmanto mengatakan, PTPN I Region II banyak sekali memiliki aset perkebunan di wialayah Jawa Barat.
Baca Juga:Datangi Perhutani dan PTPN, Ono Surono Minta Tata Kelola Hutan dan Perkebunan Harus Dievaluasi!Eiger Camp Terbukti Langgar Aturan, 1.200 M Tidak Sesuai Site Plan!
Menurutnya, dalam perkembangannya harus dilakukan optimalisasi agar memiliki manfaat secara ekonomis. Namun pada pelaksanaanya terjadi banyak permasalahan.
Sebagai perusahaan BUMD, PTPN Region II Jawa Barat tentu akan selalu patuh pada aturan dan taat pada hukum. Namun, jika terdapat kekurangan akan segera diperbaiki.
‘’Kami akan menjaga itu, sehingga apa yang kami sekarang kami berharap kalau memang ada kekurangan kami akan coba memenuhinya kembali,’’ ujar Desmanto dalam keteranganya, dikutip Sabtu, (12/04.2025).
Pihaknya meminta dukungan dan bantuan kepada pihak terkait, khususnya pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk bersinergi dalam pemanfaatan lahan perkebunan itu.
PTPN II Region jawa Barat tentunya akan selalu mendukung pembangunan yang bertujuan dapat meningkatkan perekonomian masyarakat.
‘’Kami juga mendukung pembangunan yang berkontribusi untuk pendapatan pajak yang jadi pemasukan negara,’’ ujarnya.
Pihaknya juga menyambut baik usulan yang disampaikan oleh Pimpinan dewan, agar dilakukan sinergitas dalam tata kelola perkebunan dan kehutanan yang memperhatikan 3 aspek lingkungan, Pangan dan Ekonomi.
Baca Juga:Konflik Lahan Warga Sukahaji Kota Bandung Apakah Benar Dibakar?Usut Tuntas Pembangunan Skybridge Stasiun Bandung yang Mangkrak!
‘’Kami akan senantiasa mendukung dan berusaha sebaik-baiknya untuk mengelola aset negara ini,’’ pungkas Desmanto.
Sementara itu, dalam kunjungan rapat kerja untuk pengelolaan perkebunan yang jadi kewenangan PTPN I Regional 2, Ono berpendapat bahwa tata kelola juga harus jadi perhatian serius.