Target Besar Pemkot Bandung: Episentrum Sepakbola Nasional

JABAR EKSPRES – Sepekan menjelang lebaran, dunia sepakbola Bandung kembali mendapat sorotan. Wali Kota Bandung, Muhammad Farhan, menegaskan bahwa kota kembang harus menjadi episentrum sepak bola Indonesia.

Farhan menilai, sepakbola bukan sekadar olahraga di Bandung, tetapi juga identitas yang mengakar kuat di masyarakat. Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung mesti memiliki komitmen dalam urusan ranah sepakbola.

“Magnitude-nya luar biasa, gerakan emosinya sangat besar. Ini bukan sekadar hiburan, tapi bagian dari kehidupan warga Kota Bandung,” ujar Farhan dalam Ordinary Congress PSSI Kota Bandung 2025, belum lama ini.

BACA JUGA: Urai Kemacetan Jelang Lebaran 2025, Dishub Kota Bandung Siapkan 10 Pos Pengamanan

Dalam kongres tersebut, Farhan juga menegaskan komitmen itu, pihaknya mendukung pembinaan klub sepakbola amatir. “Saat pertemuan dengan Wamendagri Bima Arya, ada arahan untuk menyiapkan klub amatir,” imbuhnya.

Dia menegaskan, komitmen yang dimaksud masih sesuai dengan arahan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Pemkot akan menyiapkan mekanisme hibah bagi klub-klub non-profesional di Kota Bandung.

“Mekanisme dan nilainya masih kami kaji, tapi yang jelas, liga yang kita upayakan nanti hanya boleh diikuti oleh klub amatir, bukan profesional,” tegasnya.

Terkait mekanisme hibah, Farhan memastikan bahwa anggaran yang disiapkan murni untuk pengembangan sepakbola dan tidak ada kaitannya dengan agenda politiknya sebagai wali kota.

BACA JUGA: Jadwal SIM Keliling Kota Bandung Saat Ini (Periode: 24 – 29 Maret 2025)

“Dana hibah ini untuk membangun ekosistem sepak bola yang lebih sehat, bukan untuk kepentingan lain,” ucap Farhan.

Dirinya pun menekankan pentingnya sinergi antara Pemkot dan PSSI Kota Bandung dalam tata kelola sepakbola. Ia mengajak seluruh pihak untuk memperkuat koordinasi guna memastikan sepakbola Bandung berkembang dengan sistem yang lebih baik.

“Pemkot dan Askot Bandung harus membangun chemistry yang kuat. Ini harus berujung pada konsep dan kajian yang bisa diajukan ke Dispora Jawa Barat dan Kemendagri,” pungkasnya.

Berita Terkait

Tinggalkan Balasan