JABAR EKSPRES – Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPRD Jabar diminta jadi penyeimbang manuver Gubernur Jabar Dedi Mulyadi. Agar pembangunan daerah tetap dalam koridor memaslahatkan masyarakat.
Arahan itu disampaikan oleh Ketua DPW PKS Jabar Haru Suandharu, Kamis (20/3). “Gubernur yang sekarang (Dedi Mulyadi.red) geraknya cepat. Kami minta teman-teman di Fraksi lebih bisa mengimbangi. Caranya juga harus spektakuler juga,” ucapnya dalam giat di Kantor DPTW PKS Jabar itu.
Haru melanjutkan, PKS merupakan fraksi yang cukup berpengaruh di DPRD Jabar. Yakni mayoritas kedua setelah Partai Gerindra. Sehingga PKS juga perlu punya peran penting sebagai kubu penyeimbang.
BACA JUGA:Fraksi PKS DPRD Jabar Tolak Kenaikan PPN 12 Persen
“Kalau Pak Gubernur ngegas, PKS bisa jadi rem, bisa mengimbangi. Yang kurangnya ditambahin, yang mungkin masih ada bolong-bolongnya diisi, supaya jangan sampai kebijakan Pak Gubernur yang baik dalam menyelesaikan masalah tapi kemudian ada masalah baru,” imbuhnya.
Karena itulah, Haru berharap para kader yang duduk di DPRD Jabar bisa lebih proaktif. “Substansinya bukan soal harus tajam dan kritis. Tapi lebi berupaya membaca celahnya dan kemudian diisi. Dibantu dikomunikasikan ke OPD. Jika perlu juga diingatkan langsung Pak Gubernur,” imbuhnya.
Haru juga mendorong agar para kader tidak sampai takut dengan netizen. Mengingat Gubernur yang sekarang cukup aktif dalam bermedia sosial. Yang terpenting adalah membangun kemaslahatan masyarakat Jabar.
BACA JUGA:Budiwanto Beberkan Alasan Fraksi PKS Jabar Tolak PPN 12 Persen, Daya Beli Masyarakat Belum Pulih
Di sisi lain, Sekretaris Fraksi PKS DPRD Jabar Tedy Rusmawan mengaku siap dengan arahan itu. Ia mencontohkan memang banyak gebrakan Gubernur Dedi yang menarik. Gebrakan itu juga patut didukung tapi masih ada beberapa implementasi yang perlu disorot.
Misalnya, kebijakan pembebasan tunggakan ijazah. Dalam teknisnya ternyata perwakilan Pondok Pesantren di Jabar juga mengalami kendala dan tantangan tersendiri. “Demikian pembebasan pajak atau pemutihan pajak kendaraan motor. Itu bagus. Tapi implementasi dari OPDnya juga perlu dikawal,” tutupnya.(son)
