Tanpa seleksi ini, pengalokasian anggaran dan pembayaran gaji mereka tidak dapat diproses.
Kemendagri menegaskan bahwa kebijakan ini merupakan bagian dari reformasi birokrasi yang bertujuan memperbaiki sistem penataan tenaga kerja di lingkungan instansi pemerintah.
Surat edaran dari Kemendagri ini menjadi panduan penting bagi seluruh pemerintah daerah untuk mengatur dan menyesuaikan anggaran gaji PPPK paruh waktu.
Baca Juga:Cek Daftar Program Mudik Gratis Pemerintah 2025 di Berbagai DaerahLokasi SIM Keliling Bandung Hari ini Rabu 26 Februari 2025
Dengan kebijakan yang lebih jelas dan transparan, diharapkan pengelolaan keuangan daerah bisa lebih baik dan kesejahteraan pegawai tetap terjamin.