JABAR EKSPRES – Ketua Fraksi NasDem DPRD Kota Bogor, Benninu Argoebie melaksanakan reses di Kelurahan Cimahpar, Kecamatan Bogor Utara pada Rabu (26/2/2055).
Pada reses yang dihadiri sebanyak 200 orang itu, Benninu mengundang seluruh RT RW dari Kelurahan Cimahpar, Ciluar, dan Tanah Baru.
Dalam kesempatan itu, sejumlah warga mengeluhkan buruknya infrastruktur di wilayah, mulai dari jalan yang mirip kolam ikan hingga tembok penahan tanah (TPT) yang tak kunjung dibangun, meski sudah memakan korban.
BACA JUGA:Dedi Mulyadi Resmi Jabat Gubernur Jawa Barat, Fokus pada Infrastruktur dan Realokasi Anggaran
“Memang banyak keluhan soal masyarakat soal infrastruktur yang sudah bertahun-tahun diusulkan tapi tidak menjadi prioritas. Seperti ada di salah satu wilayah, yang TPT sudah ambruk lama dan menyebabkan banjir tahunan, namun didiamkan. Padahal tiap tahun BPBD datang kesana untuk mitigasi,” ujar Benninu di sela-sela kegiatan.
Atas dasar itu, kata Benn, kebijakan efisiensi anggaran yang dituangkan dalam Inpres Nomor 1 Tahun 2025 dan SE Kemendagri, mesti dijadikan momentum oleh Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor guna memfokuskan penggunaan anggaran sesuai dengan Astacita Presiden Prabowo.
“Efisiensi anggaran dilakukan dengan tujuan mengalihkan anggaran yang kurang penting untuk pembangunan infrastruktur, meningkatkan kualitas pendidikan, dan pembukaan lapangan kerja,” paparnya.
“Ini harus dijadikan momentum oleh Pemkot Bogor untuk meningkatkan infrastruktur,” imbuh pria yang juga menjabat sebagai Wakil Ketua Komisi III DPRD Kota Bogor ini.
BACA JUGA:Efisiensi Anggaran Dorong Investasi, Infrastruktur di Jabar Akan Bergeliat?
NasDem, sambung Benn, akan mengawal kebijakan efisiensi anggaran agar digunakan sesuai dengan astacita Presiden Prabowo.
“Kami akan mengawal pembangunan infrastruktur khususnya di wilayah. Sebab itu juga sesuai dengan visi misi kita,” tegas dia.
Untuk itu, dirinya mendorong agar Pemkot Bogor memprioritaskan pembangunan di kewilayahan dengan memperbanyak mengakomodir usulan masyarakat dalam Musrenbang.
“Selama ini, usulan pembangunan di sebuah wilayah itu banyak dalam Musrenbang, bisa sampai 15. Tapi yang diakomodir hanya tiga,” bebernya.
Apabila hal itu diubah, kata Benn, niscaya dalam setahun ke depan tidak akan ditemukan lagi keluhan masyarakat soal buruknya infrastruktur di wilayah.
