JABAR EKSPRES – Anggota Komisi V DPRD Jawa Barat (Jabar) Zaini Shofari turut merespons wacana penerapan wajib militer bagi siswa di Jawa Barat. Menurutnya, pendidikan moral dan agama lebih perlu dipertimbangkan dibandingkan pelatihan militer.
Wacana terkait penerapan wajib militer itu sempat dilontarkan oleh Gubernur Jabar Dedi Mulyadi, yang disampaikan setelah pelantikan beberapa waktu lalu.
Artinya, untuk mengeksekusi wacana itu butuh kajian yang cukup matang. “Perlu dikaji dulu. Tidak serta merta diterapkan sebagai kebijakan lokal,” terangnya, Selasa (25/2/2025).
Baca Juga:Pemkot Bogor Kembali Siapkan Bantuan Konsultasi dan Pendampingan Hukum Gratis untuk Warga MiskinAntusiasme Tinggi, 360 Atlet Berebut Juara di O2SN Kabupaten Ciamis 2025
Politikus PPP itu melanjutkan, jika ditelaah, masalah yang ingin dituntaskan dari gagasan itu adalah persoalan kenakalan remaja, mulai dari geng motor, hingga tawuran atau perkelahian.
Pihaknya sependapat berbagai upaya untuk meningkatkan kesejahteran masyarakat. Termasuk dalam membentuk karakter positif generasi muda.
Sebelumnya, Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, mengungkapkan rencana tegas untuk mengatasi masalah geng motor, balap liar, dan premanisme di wilayahnya.
Dedi menyebut, mereka yang terlibat dalam kegiatan negatif tersebut akan dikenakan wajib militer sebagai bagian dari upaya membentuk karakter bela negara.
“Saya juga ingin memasukkan kurikulum wajib militer ke pendidikan SMA untuk memperkuat pembentukan karakter,” kata Dedi baru-baru ini.
(son)