JABAR EKSPRES – Institut Seni Budaya Indonesia (ISBI) Bandung menegaskan komitmennya untuk menjaga lingkungan akademik yang kondusif dengan melarang segala bentuk kegiatan yang mengandung unsur Suku, Agama, Ras, dan Antargolongan (SARA), serta kepentingan politik praktis.
Kebijakan tersebut diambil setelah adanya upaya penyelenggaraan pertunjukan yang dinilai dapat menimbulkan konflik di kampus.
Hal ini berdasarkan keterangan Rektor ISBI Bandung, Dr. Retno Dwimarwati yang diterkma Jabar Ekspres, pada Senin (17/2).
Pihaknya menegaskan, kampus harus bebas dari segala bentuk provokasi berbasis identitas dan politik.
“Kampus memiliki tanggung jawab moral untuk menjaga nilai-nilai kebangsaan serta mencegah berkembangnya narasi yang dapat memecah belah persatuan,” ujar Retno.
BACA JUGA: Sirine Menyala di Kampus ISBI: Kebebasan Berekspresi Dipenjara di Kampus Seni
Kisruh ini bermula ketika Rahman Sabur mengajukan izin lisan untuk menggelar pertunjukan yang kemudian ditolak oleh Ketua Jurusan, Fathul A. Husein.
Meski demikian, Rahman tetap melanjutkan persiapan dengan menguasai studio teater.
Bahkan, menurut Retno, poster pertunjukan yang sempat menampilkan gambar Presiden Jokowi akhirnya diubah menjadi gambar Tony Broer setelah mendapat teguran dari pihak kampus.
Selain itu, pihak kampus telah melakukan beberapa mediasi dan peringatan terkait pelaksanaan kegiatan yang dianggap dapat membawa unsur SARA dan politik ke dalam kampus.
“Kami bahkan telah mengingatkan Pak Tony sebagai ASN dan Moh Wail tentang tidak boleh melakukan kegiatan yang secara terang-terangan menyerang golongan tertentu serta kegiatan yang berbasis SARA apalagi di lingkungan kampus,” jelas Retno.
BACA JUGA: Mendengar Protes Kebebasan Seni di Kampus ISBI
Pihak kampus juga menurunkan baligo yang dipasang oleh kelompok penyelenggara, dan dengan tegas menyatakan bahwa apabila ada keberatan, pihak terkait bisa menemui kampus untuk berdialog.
“Apabila yang bersangkutan keberatan silakan datang kembali menemui kami,” tegas Retno.
Dengan kebijakan ini, ISBI Bandung memastikan bahwa kampus akan tetap menjadi ruang yang aman dan netral, bebas dari kegiatan yang berpotensi merusak keharmonisan dan persatuan antar sivitas akademika.
“Kami tidak bisa membiarkan kegiatan yang mengganggu kestabilan dan keharmonisan di kampus,” pungkas Retno.
