JABAR EKSPRES – Ketua Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Jabar Dodi Ahmad Sofiandi terus mendorong untuk mengevaluasi kebijakan efisiensi anggaran yang diakukan pemerintah daerah, dampak nyatanya kini sudah terasa.
Dodi menuturkan, saat ini saja tercatat sudah ada lost business sebesar Rp 12,8 miliar dalam bisnis perhotelan di Kota Bandung.
“Itu laporan dari para GM hotel di Bandung. Banyak pesanan dari dinas itu dibatalkan,” katanya, Jumat (14/2).
Dodi melanjutkan, itu dampak nyata dari kebijakan efisiensi. Saat ini sudah mulai terasa, padahal kebijakan juga baru digodok.
Tapi memang instansi pemerintahan sudah mulai membatalkan pesanan berbagai kegiatan yang sebelumnya telah dijadwalkan.
BACA JUGA: Efisiensi Anggaran, Suntikan Modal ke BIJB Kertajati Dipangkas?
Menurut Dodi, dampak kebijakan itu juga bakal berkepanjangan. Selama ini sektor meeting, incentive, convetion, and exhibition (MICE) cukup jadi andalan untuk menambah pendapatan hotel.
Jika sektor itu terganggu, maka peluangnya hotel hanya bisa menggaji karyawan hingga 4 bulan mendatang atau sampai selepas lebaran.
“Lepas itu bakal ada pemutusan hubungan kerja atau PHK. Karena tidak bisa gaji karyawan,” cetusnya.
Dodi menuturkan, tercatat ada sekitar 700 hotel yang tergabung dalam PHRI Jabar meliputi hotel bintang maupun non bintang.
“Hotel bintang itu ada sekitar 300 an. Kalau bintang karyawannya sekitar 50 – 100 orang,” bebernya.
Nasib para karyawan itu kini terancam, faktornya kebijakan efisiensi anggaran yang menginstruksikan pengurangan kegiatan dinas atau instansi pemerintahan dalam bentuk seminar atau FGD yang biasa di hotel.
Masih kata Dodi, buntut efisiensi itu nampaknya juga bakal melebar ke industri lain seperti suplier atau UMKM yang selama ini jadi pemasok industri hotel dan resto.
Sebelumnya, Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Jabar, Darwis Sitorus memprediksi bahwa sektor hotel dan resto menjadi salah satu yang terdampak kebijakan efisiensi anggaran. Karena sektor tersebut yang sejauh ini banyak menyerap dan berkembang dari kegiatan pemerintah.