Selain itu, Muhlison menyoroti penurunan drastis APS bagi penyandang disabilitas usia 4-18 tahun. Pada tahun 2023, APS untuk kelompok ini mencapai 68,88 persen, namun pada tahun 2024 turun drastis sebesar 19,84 persen menjadi 49,18 persen.
“Kaum disabilitas justru mengalami penurunan yang sangat drastis. Artinya, banyak dari mereka yang tidak tersentuh dan terabaikan haknya untuk memperoleh pendidikan. Ini sangat memprihatinkan dan harus segera dicari solusinya,” jelasnya.
Di akhir keterangannya, Muhlison meminta Pemkot Banjar segera membenahi dan memetakan persoalan turunnya APS. Apalagi, anggaran Dana Alokasi Umum (DAU) yang diterima Dinas Pendidikan saat ini cukup besar, yakni Rp10 miliar.
Baca Juga:Ratusan Warga Desa Sukaresmi Menanti PT PLN Ganti Rugi Lahan Terdampak PSN PLTA CisokanFantastis! Penjualan Rambutan Sibatulawang Capai Miliar Rupiah
Menurutnya, anggaran tersebut harus dikelola dengan baik agar hak warga dalam mengenyam pendidikan dapat terpenuhi.
“Informasinya, DAU Dinas Pendidikan saat ini mencapai Rp10 miliar, cukup besar. Jangan sampai ada lagi warga yang tidak tersentuh pendidikan. Ini soal tanggung jawab yang menyangkut wajah peradaban kita ke depan,” pungkasnya.
Muhlison juga mengapresiasi langkah Walikota Banjar terpilih yang memutuskan untuk menangguhkan penggunaan anggaran DAU Dinas Pendidikan.
Menurutnya, langkah tersebut tepat untuk mengevaluasi rencana penggunaan anggaran agar lebih tepat sasaran dan bermanfaat bagi masyarakat. (CEP)