JABAR EKSPRES – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, mengungkapkan bahwa subsidi gas LPG 3 Kg berpotensi tidak tepat sasaran, dengan kerugian yang bisa mencapai angka yang sangat besar.
Bahlil menyatakan bahwa pemerintah selama ini telah memberikan subsidi pada tiga jenis energi utama untuk masyarakat Indonesia: BBM, listrik, dan gas LPG.
Untuk subsidi gas LPG, anggaran yang digelontorkan setiap tahun mencapai Rp 87 triliun.
Baca Juga:Penambahan Ritase Pembuangan Sampah Harian Kota Bandung ke TPA Sarimukti Bukan SolusiPengisian Wakil Bupati Ciamis Tunggu Pelantikan
“Perintah Presiden Prabowo ke semua orang di kabinet adalah memastikan uang negara satu sen pun harus pasti sampai ke masyarakat. Penggunaannya harus tepat sasaran sampai ke rakyat. Apalagi LPG ini menyangkut hajat hidup orang banyak,” kata Bahlil baru-baru ini.
Di awal masa jabatannya, Bahlil menerima laporan dari aparat hukum dan KPK bahwa program subsidi LPG rawan disalahgunakan, sehingga berpotensi menimbulkan kerugian besar.
Untuk itu, perlu ada perbaikan dalam distribusi dan harga yang lebih transparan.
Bahlil menjelaskan, subsidi Rp 36.000 yang diberikan pemerintah membuat harga gas melon per tabung hanya Rp 12.000.
Dengan harga ini, Pertamina mengirim gas ke agen dengan harga Rp 12.750, dan harga dari agen ke pangkalan seharusnya tidak lebih dari Rp 15.000.
Namun, kendala muncul dari pangkalan ke pengecer, yang tidak terpantau oleh sistem atau aplikasi. Seharusnya harga di level pengecer berkisar antara Rp 18.000 hingga Rp 19.000, tetapi kenyataannya ada yang membeli dengan harga mencapai Rp 25.000 hingga Rp 30.000.
Bahlil mengidentifikasi tiga celah yang memungkinkan oknum memanipulasi harga gas LPG. Salah satunya penentuan harga dari pangkalan ke pengecer tidak terpantau.
Baca Juga:Pj Bupati Bandung Barat Sebut Peran Pers Kunci Pembangunan PemerintahIjazah Ditahan 7 Tahun, Alumni SMK Kartini Bhakti Mandiri Bandung Barat Kelimpungan Cari Pekerjaan
Jika kerugian akibat ketidaktepatan distribusi ini diperkirakan mencapai 25-30 persen, maka nilai kerugiannya bisa mencapai Rp 25 hingga Rp 26 triliun.
“Bayangkan. Inilah, dalam rangka implementasi apa yang diarahkan oleh Presiden Prabowo, memastikan yang dikeluarkan pemerintah harus tepat sasaran. Itu niatnya,” pungkas Bahlil.