JABAR EKSPRES – Pemerintah Indonesia telah mencapai kesepakatan untuk menyerap 3 juta ton beras hingga April 2025.
Hal ini disampaikan oleh Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman sebuah jumpa pers di Jakarta pada Kamis (30/1).
“Kita sudah sepakat menyerap beras sampai April 2025, itu 3 juta ton, sebagaimana arahan Bapak Presiden sebelum bertolak ke India dan kita tindak lanjutnya hari ini sudah sepakat,” ujarnya.
Menurut Amran, Indonesia diperkirakan memiliki surplus beras sebesar 2,9 juta ton hingga Maret 2025.
Dengan penyerapan ini, stok beras nasional diproyeksikan akan mencapai 4 juta ton pada April 2025.
BACA JUGA: Pemkot Cimahi Klaim Stok Beras Aman, Sibesti jadi Solusi Stabilitas Harga
Ia berharap proses penyerapan beras dari petani dapat berjalan lancar dan efektif.
Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas), Arief Presetyo Adi, menambahkan bahwa stok beras yang ada di gudang Bulog saat ini berkisar antara 1,9 juta ton hingga 2 juta ton.
Dengan adanya penyerapan tambahan sebesar 3 juta ton, stok beras di Bulog diperkirakan akan mencapai 5 juta ton dalam waktu 3 hingga 4 bulan ke depan.
“Dengan langkah ini, kita semua sepakat untuk segera mengamankan 3 juta ton beras. Dalam 3-4 bulan ke depan, Bulog akan memiliki 5 juta ton beras,” ujar Arief.
Sebagai bagian dari upaya penyerapan yang lebih optimal, Kementerian Pertanian dan Persatuan Pengusaha Penggilingan Padi dan Beras Indonesia (Perpadi) telah sepakat untuk menurunkan derajat sosoh (tingkat terlepasnya lapisan kulit beras) dari 100 persen menjadi 95 persen.
BACA JUGA: Selain Beras, Program SPHP 2025 Sasar Dua Pangan Pokok Berikut
Hal ini diharapkan dapat membantu memperlancar proses penyerapan oleh Bulog.
Direktur Utama Perum Bulog, Wahyu Suparyono, juga mengonfirmasi bahwa Bulog telah mendapatkan anggaran sebesar Rp16 triliun dari APBN untuk penyerapan 3 juta ton beras.
Anggaran ini akan digunakan untuk membeli gabah kering panen (GKP) dan beras, dengan proporsi yang akan dibahas lebih lanjut.
Wahyu memastikan bahwa Bulog siap menjalankan tugas ini dan akan bekerja sama dengan berbagai pihak terkait, termasuk BUMN, TNI, Bapanas, dan Kementerian Perdagangan, untuk memastikan kelancaran penyerapan beras di seluruh Indonesia.