Asep mengatakan, ruas jalan rusak terakhir diperbaiki sekitar tahun 2019 baik oleh pemerintah maupun swadaya warga.
Pemerintah desa pun telah mengusulkan perbaikan jalan setiap tahun pada acara Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) sejak 2022, namun tak pernah terealisasi.
“Saya juga selaku Kepala Dusun (Kadus) sering menerima protes dari warga, namun pihak desa tidak bisa berbuat banyak karena bukan kewenangannya,” ungkapnya.
Warga lainnya, Hendi mengaku, semenjak jalan rusak, anak-anak sekolah jarang mau melintas karena jalanan menjadi becek. Agar aman saat berangkat maupun pulang sekolah, mereka terpaksa memutar lewat perkebunan warga.
“Warga kan sudah bayar pajak, tapi kalau telat harus didenda. Bahkan realiasi pajak dari desa besar tapi infrastruktur kok dibiarkan rusak,” ucap Hendi. (Wit)
