JABAR EKSPRES – Sejumlah Anggota DPRD Jabar turut merespon langkah agresif Gubernur Jabar terpilih Dedi Mulyadi dalam penertiban tambang ilegal. Penertiban itu perlu memperhatikan nasib dan kesejahteraan warga lokal.
Anggota Komisi IV DPRD Jabar Samsul Hidayat berpendapat, secara prinsip ia setuju dengan penertiban yang dilakukan. Namun dalam langkah penertiban itu perlu dilakukan evaluasi lebih serius.
Samsul menguraikan, tidak sedikit aktivitas pertambangan di daerah justru jadi sumber kehidupan masyarakat. Itu mulai dari penambangnya sendiri, maupun pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) di sekitar tambang. “Kami setuju dengan penertiban, tapi harus ada evaluasi mendalam terkait dampak dari langkah tersebut,” terangnya, Senin (20/1)
Politikus dapil Kabupaten Bogor itu melanjutkan, langkah penertiban memang positif dalam upaya pelestarian lingkungan. Namun di satu sisi juga memperhatikan dampak terhadap ekonomi warga yang selama ini bergantung pada tambang. “Jangan sampai malah di satu sisi memiskinkan warga juga,” cetusnya.
Politikus Golkar itu menyarankan agar Pemprov lebih jeli dalam melakukan evaluasi izin pertambangan. Evaluasi itu perlu memperhatikan berbagai aspek. Misalnya dari sisi kelayakan tambang. “Misal ada 10 tambang di titik tertentu tapi yang layak hanya 2 maka dimerger saja. Evaluasi dengan terjun ke lapangan menjadi penting,” bebernya.
Evaluasi itu juga menyangkut pelibatan masyarakat lokal dalam aktivitas pertambangan. Misal jika kegiatan tambang melibatkan banyak warga lokal maka nasib warga patut diperhatikan. Pemprov perli menyiapkan alternatif kegiatan lain bagi warga untuk bertahan hidup. “Tapi kalau tambang cenderung eksploitatif dan tidak banyak mensejahterakan warga ya sikat,” tegasnya.
Menurut Samsul, pemerintah harus bijak dalam mengambil sikap. Aspek menjaga kelestarian lingkungan patut diperhatikan tapi juga tidak mengabaikan nasib dan kesejahteraan masyarakat sekitar.
Diketahui sebelumnya, Gubernur Jabar terpilih Dedi Mulyadi sempat murka. Hal itu terkait temuan tambang ilegal yang ada di wilayah Kabupaten Subang. Dedi sampai terjun langsung ke lokasi tambang tersebut. Selain itu, Dedi juga ikut hadir dalam rapat khusus terkait tambang itu bersama sejumlah pejabat Pemprov Jabar. Mulai dari sekda, Kepala Dinas ESDM, Kepala Satpol PP, dan pemerintah daerah. Iapun kembali menyampaikan kekecewaannya terkait kondisi tambang ilegal itu.(son)
