Sebab, jika berkaca ke perencanaan transportasi Kota Bogor 10 tahun ke belakang, tidak ada program yang berjalan dengan baik. Semuanya manis diawal tetapi menguap entah kemana di akhir perjalanan.
Ia tidak mau program Biskita yang sudah diperjuangkan bersama-sama antara Pemerintah Kota Bogor dan DPRD Kota Bogor harus menghilang tanpa jejak seperti program Trans Pakuan yang diinisiasi oleh PDTJ.
Untuk itu Rusli berharap Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bogor terpilih, Dedie A. Rachim dan Jenal Mutaqin mau membenahi persoalan transportasi dengan cara memasukkan program-program komprehensif kedalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).
BACA JUGA: Kritik Pedas Gus M Terkait Polemik Biskita Trans Pakuan: Pemkot Bogor Teledor!
“RPJPD kan sudah ada, didalamnya berbunyi bahwa penataan transportasi membutuhkan Rencana Induk Transportasi. Semoga program-program penataan transportasi bisa dituangkan didalam RPJMD nantinya,” dorongnya.
Kendati demikian, Rusli menambahkan bahwa pihaknya mengapresiasi PJ Wali Kota Bogor yang selama ini berkordinasi dengan DPRD untuk memastikan keberlanjutan program Biskita.
Hal tersebut dapat terlihat dengan sudah dianggarkannya Rp10 miliar melalui APBD 2025 dan akan ditambahkan Rp11 miliar di APBD Perubahan 2025 jika program Biskita bisa terlaksana dengan baik.
“Tentu kami selalu mendukung Pemkot Bogor dari sisi anggaran, asalkan sekua kajian dan perencanaan sudah matang. Semoga Biskita yang sudah dirindukan oleh masyarakat bisa kembali mengaspal dan kami dari DPRD akan memastikan hal tersebut,” tandas Rusli. (YUD)
