JABAR EKSPRES – DPRD Kota Bogor kembali menyorot tajam nasib keberlanjutan program layanan Biskita Trans Pakuan, pasca disetopnya subsidi dari Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ) Kementerian Perhubungan (Kemenhub).
Wakil Ketua I DPRD Kota Bogor, M. Rusli Prihatevy pun memberikan tekanan kepada Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Bogor agar segera menyiapkan skenario pendanaan program Biskita.
Hal tersebut bertujuan agar masyarakat mendapatkan kepastian terkait keberlanjutan program Biskita.
“Semua skenario, kajian teknokrat dan sistem pelayanan harus segera disiapkan. Pemerintah pusat sudah mengeluarkan pernyataan dan kita harus bersiap,” kata Rusli pada Rabu (15/1).
Politisi Golkar itu mengingatkan kepada Dishub agar dalam penyusunan kajian dan perencanaan harus mengacu kepada berbagai peraturan perundang-undangan yang ada.
BACA JUGA: Fix, BPTJ Setop Subsidi BTS Biskita Trans Pakuan Kota Bogor
Rusli juga menekankan bahwa didalam Peraturan Daerah (Perda) nomor 8 tahun 2023 terutama ayat (1) pasal 91, mengamanatkan pemerintah Kota Bogor untuk memenuhi kebutuhan angkutan yang selamat, aman, nyaman dan terjangkau.
Sehingga keberadaan Biskita dianggap sudah sesuai dengan amanat Perda. Hanya saja Rusli menganggap perlu adanya optimalisasi seperti memastikan integrasi kendaraan antar koridor dan menyelaraskan dengan program rerouting angkot yang sudah eksisting.
“Kalau memang tidak bisa menyusun, tinggal mencontek saja ke Jakarta terkait pengelolaan Trans Jakarta. Jika ada hal-hal yang bagus untuk ditiru kan tidak salah juga. Yang penting masyarakat terlayani kebutuhan dasarnya,” tegas Rusli.
Tak hanya itu, Rusli pun meminta Dishub Kota Bogor agar kembali menggandeng Organda Kota Bogor dalam menyiapkan operasional Biskita.
Hal tersebut bertujuan agar semua badan hukum transportasi yang ada di Kota Bogor ikut terlibat, sehingga tidak ada konflik horizontal yang terjadi, sekaligus memperlancar proses perencanaan transportasi di Kota Bogor.
BACA JUGA: Aliran Dana Profit Biskita Trans Pakuan Dipertanyakan, Zenal Abidin Blak-blakan
“Jadi semua pemilik angkot, koperasi, badan hukum transportasi ikut terlibat. Ini program yang baik dan membutuhkan dukungan semua pihak, sehingga dalam perencanaan dan pelaksanaan perlu merangkul semua stakeholder,” papar Rusli.
Dia menilai bahwa masalah transportasi di Kota Bogor seperti penyakit yang sudah menyebar ke semua organ tubuh.
