Salah satu usulan yang menjadi perhatian adalah pengembalian kegiatan Program Pengembangan Pemberdayaan Masyarakat (PPM), yang terakhir kali dilaksanakan pada tahun 2022.
Menurut Ratih, masyarakat menginginkan adanya kegiatan PPM kembali untuk meningkatkan perekonomian, terutama di wilayah-wilayah yang membutuhkan perbaikan sarana dan prasarana.
“Kegiatan PPM ini sangat diperlukan, karena walaupun tujuannya sama, seperti meningkatkan perekonomian masyarakat, beberapa wilayah masih membutuhkan perubahan atau perbaikan,” katanya.
Baca Juga:Bandara Husein dan Sampah jadi Prioritas Kerja Farhan-Erwin di Periode Awal KepemimpinanFarhan-Erwin Resmi Ditetapkan Sebagai Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bandung Terpilih
Ratih berharap kegiatan PPM dapat terealisasi pada tahun 2025 atau 2026 mendatang. Selain itu, ia juga menyebutkan bahwa masih ada beberapa wilayah di Kelurahan Setiamanah yang belum memiliki MCK di rumah masing-masing. Untuk itu, mereka mengusulkan penyediaan MCK umum melalui kegiatan rutin.
“Ada sekitar 4 atau 5 RW yang masih belum memiliki kantor RW, dan ini juga menjadi perhatian kita. Namun, kendala yang dihadapi adalah terbatasnya lahan yang tersedia untuk pembangunan,” ungkapnya.
Terkait dengan anggaran, Ratih menyebutkan bahwa biasanya pemerintah hanya menyediakan dana untuk pembangunan fisik, sementara lokasi untuk pembangunan fasilitas tersebut sering kali harus disediakan oleh RW melalui hibah atau pinjam pakai dari masyarakat.
“Ini menjadi tantangan, karena banyak wilayah yang padat penduduk dengan lahan terbatas,” jelasnya.
Ratih berharap agar tema pembangunan tahun 2025 yang fokus pada peningkatan ekonomi masyarakat dapat membawa perubahan nyata.
“Kami berharap usulan-usulan ini dapat meningkatkan ekonomi masyarakat, mendorong perkembangan UMKM di wilayah ini, dan tentunya meningkatkan kualitas sumber daya masyarakat, agar lebih sehat dan berdaya saing di era global ini,” pungkasnya. (Mong)