Pemerintah Mulai Bagikan Makan Bergizi Gratis di 190 Titik, Siap Tingkatkan Kesejahteraan Gizi Nasional

JABAR EKSPRES – Pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka resmi meluncurkan program Makan Bergizi Gratis (MBG) pada Senin, 6 Januari 2025.

Program prioritas ini bertujuan untuk meningkatkan gizi balita, siswa, santri, ibu hamil, dan ibu menyusui di seluruh Indonesia.

Sebanyak 190 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau Dapur MBG telah siap beroperasi di 26 provinsi, mulai dari Aceh, Sumatera Utara, Jawa Barat, hingga Papua Selatan. Angka ini akan terus bertambah hingga mencapai 937 Dapur MBG pada akhir Januari 2025.

Menurut Hasan Nasbi, Kepala Komunikasi Kepresidenan RI, program ini merupakan langkah bersejarah karena untuk pertama kalinya Indonesia meluncurkan program pemenuhan gizi berskala nasional.

“Tidak menunggu 100 hari, tepat di hari ke-78 kepemimpinan Presiden Prabowo, program MBG dimulai. Ini menjadi tonggak penting untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat,” ungkap Hasan.

BACA JUGA: Inilah Kriteria Penerima Bansos PKH Terbaru 2025, Ini Cara Daftarnya

BACA JUGA: Deretan Bansos Dipastikan Cair 2025, Penuhi Syaratnya dan Berikut Cara Daftarnya

Target Penerima Manfaat Program MBG

Selama Januari-Maret 2025, program ini diharapkan menjangkau tiga juta penerima manfaat, meliputi:

-Balita

-Santri

-Siswa PAUD hingga SMA

-Ibu hamil dan menyusui

Jumlah penerima manfaat akan meningkat secara bertahap hingga mencapai 15 juta orang pada akhir 2025 dan 82,9 juta orang pada 2029.

BACA JUGA: Cair Dana Rp400 Ribu Daftar Gratis Ambil Pakai NIK KTP, Ini Caranya

Setiap Dapur MBG dikelola oleh seorang Kepala SPPG yang ditunjuk langsung oleh Badan Gizi Nasional (BGN). Pengelolaan melibatkan tim ahli gizi untuk memastikan:

1.Standar Kualitas Gizi: Setiap porsi makanan memenuhi kebutuhan gizi penerima manfaat.

2.Kebersihan dan Keberlanjutan: Penggunaan nampan stainless steel yang higienis dan ramah lingkungan.

3.Pengelolaan Limbah: Meminimalkan limbah makanan dengan sistem pengelolaan yang efisien.

Program ini tidak hanya meningkatkan kesejahteraan gizi masyarakat tetapi juga menjadi penggerak ekonomi lokal.

Ribuan UMKM, koperasi, dan BUMDes tengah dalam proses evaluasi untuk menjadi mitra kerja.

Para petani, peternak, dan pelaku usaha kecil di berbagai daerah juga dilibatkan untuk memasok bahan makanan segar. Dengan kolaborasi ini, pemerintah memastikan pertumbuhan ekonomi di tingkat lokal semakin merata.

Berita Terkait

Tinggalkan Balasan