JABAR EKSPRES- Wakil Ketua DPRD Jabar MQ Iswara mendorong ada moratorium pembangunan di lahan konservasi. Hal itu untuk menjaga kawasan agar tetap sesuai fungsinya. Utamanya daerah resapan air.
Hal itu juga merespon terjadinya sejumlah musibah banjir ataupun longsor di wilayah Jawa Barat beberapa waktu terakhir. Karena tidak sedikit banjir yang menerjang permukiman penduduk juga bisa disebabkan karena lahan yang kini gundul.
Lahan yang mestinya jadi daerah serapan air telah beralih fungsi jadi hutan beton. Ataupun beralih fungsi menjadi tempat kegiatan penduduk lain. Misalnya untuk pertanian sayur.
MQ Iswara berpendapat, berbagai bencana yang melanda Jabar perlu disikapi serius. Apalagi saat ini juga masih musim penghujan.
Selain langkah jangka pendek, pihaknya juga mendorong terkait upaya yang berkepanjangan. Yakni menjaga kawasan – kawasan yang memiliki fungsi konservasi atau daerah resapan air.
Pihaknya meminta agar izin pembangunan diwilayah konservasi alam untuk dibatasi. Jika perlu dilakukan moratorium terkait pemberian izin pembangunan seperti halnya di Kawasan Bandung Utara (KBU). “Dalam kondisi khusus mungkin kami akan meminta moratorium,” ujarnya.
Politikus Golkar itu melanjutkan, pihaknya juga akan mendalami terkait berbagai polemik perizinan yang selama ini terjadi. “Kami akan melihat kondisi realita yang ada di lapangan, kemudian implementasi pemberian izin apakah sesuai pemanfaatannya, kami akan meminta itu kepada pemerintah provinsi,” jelasnya.
Iswara menegaskan, penyelamatan kawasan itu bukan hanya bicara KBU. Tapi seluruh wilayah di Jabar. Pihaknya ingin ada pemetaan ulang wilayah. “Kami meminta agar pemprov melakukan pemetaan kembali kondisi lingkungan di Jawa Barat, baik itu di wilayah Jabar Utara, wilayah kawasan Bandung utara, maupun wilayah Jabar Selatan,” cetusnya.(son)
