“Kan masih ada kesempatan waktu sampai hari Senin. Makanya waktu ini dimanfaatkan oleh pak Pj untuk melobi APINDO,” sambungnya.
Wagimin menilai penolakan rekomendasi upah sektoral oleh Pemda Bandung Barat agak aneh, pasalnya dalam mekanisme rapat dewan pengupahan memang selalu ada aspirasi bersebrangan antara kalangan buruh dan pengusaha. Biasanya mekanisme ini diselesaikan dengan voting.
“Nah itu yang anehnya. Kita berharap supaya mekanisme di dewan pengupahan itu terjadi sistem voting. Kita lihat dari mana-mana itu kan pasti ada argumen setuju atau gak setuju . Nah itu kan belum dijalan di dewan pengupahan. Bupati juga menyatakan memberi kesempatan mengundang lagi rapat dewan pengupahan, nah itu diserahkan ke pak Kadis. Pak Kadis kan ketua dewan pengupahan,” bebernya. (Wit)