JABAR EKSPRES – Jumlah penderita HIV/AIDS di Jawa Barat (Jabar) saat ini tercatat mencapai 8.886 kasus. Meskipun demikian, angka tersebut diklaim mengalami penurunan dibandingkan dengan tahun 2023 yang tercatat mencapai 9.710 kasus.
“Kasus yang ditemukan saat ini rata-rata masih sama dengan periode sebelumnya (2023),” ujar Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (P2P) Dinas Kesehatan (Dinkes) Jabar, Rochady, pada Rabu (11/12).
Dari total kasus yang tercatat saat ini, Rochady menyebutkan bahwa jumlah penderita HIV/AIDS pada perempuan telah menurun dibandingkan tahun sebelumnya, yang mencapai 2.464 kasus. Pada tahun 2024, jumlah perempuan yang terinfeksi HIV/AIDS tercatat 2.121 orang. Sedangkan untuk ibu hamil, jumlahnya menurun signifikan dari 560 kasus pada 2023 menjadi 275 orang pada 2024.
Meski mengalami penurunan, Rochady menegaskan bahwa pihaknya tetap akan terus berupaya untuk mencegah terjadinya lonjakan kasus HIV/AIDS di Jabar. Salah satu upaya yang dilakukan adalah dengan penyediaan obat-obatan antiretroviral (ARV) yang sudah menjadi bagian dari program pemerintah.
“Obat-obatan ini sudah masuk dalam program pemerintah, sehingga bagi pasien HIV/AIDS yang membutuhkan, obat tersebut akan diberikan secara gratis,” ungkap Rochady. Dia berharap dengan adanya akses obat-obatan yang lebih mudah ini, peningkatan kasus HIV/AIDS di Jabar dapat terus diantisipasi.
Lebih lanjut, Rochady menambahkan bahwa obat-obatan ARV kini sudah tersedia di semua fasilitas pelayanan kesehatan, baik yang dikelola oleh pemerintah maupun sektor swasta.
Sebelumnya, tingginya angka kasus HIV/AIDS di Kota Cimahi menjadi tantangan besar bagi Pemerintah Kota Cimahi. Pada tahun 2024, Dinkes Kota Cimahi mencatatkan 46 kasus baru HIV/AIDS, dengan mayoritas pengidapnya berasal dari kalangan usia produktif dan remaja. Dari total kasus baru, enam di antaranya ditemukan pada usia 15-19 tahun, sepuluh kasus pada usia 20-24 tahun, dan 26 kasus pada usia 25-49 tahun.
Penjabat Wali Kota Cimahi, Dicky Saromi, mengungkapkan bahwa penanggulangan HIV/AIDS bukan hanya menjadi tugas pemerintah, melainkan juga melibatkan masyarakat, lembaga terkait, dan sektor swasta.
(San)
