JABAR EKSPRES – Pemerintah resmi menetapkan kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) tahun 2025 sebesar 6,5 persen. Kenaikan ini membawa angin segar bagi pekerja di seluruh Indonesia, termasuk di Jawa Barat.
Anggota DPR RI dari Dapil Jabar 1 (Kota Bandung dan Cimahi), Fathi, menyambut baik kebijakan ini. Menurutnya, langkah ini mencerminkan perhatian pemerintah terhadap kesejahteraan pekerja di tengah tantangan ekonomi global.
“Kenaikan UMP sebesar 6,5 persen adalah bukti nyata komitmen pemerintah dalam mendukung daya beli masyarakat dan meningkatkan taraf hidup pekerja. Ini juga menjadi motivasi bagi seluruh pihak, termasuk pengusaha, untuk mendukung iklim kerja yang lebih sejahtera,” ujar Fathi, yang juga merupakan anggota Komisi XI DPR RI.
Menanti Keputusan di Tingkat Daerah
Fathi juga menyoroti pentingnya transparansi dan ketepatan waktu dalam penetapan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) yang menjadi kewenangan gubernur. Berdasarkan ketentuan, keputusan untuk UMP Jawa Barat akan diumumkan selambat-lambatnya pada 11 Desember 2024. Sementara itu, keputusan UMK tingkat kabupaten/kota dijadwalkan diumumkan pada 18 Desember 2024.
“Proses penetapan di tingkat daerah sangat krusial. Saya mendorong pemerintah provinsi dan kabupaten/kota untuk mengedepankan dialog tripartit yang melibatkan pekerja, pengusaha, dan pemerintah agar hasilnya adil dan dapat diterima semua pihak,” tegas Fathi.
Keseimbangan Antara Kesejahteraan dan Stabilitas Ekonomi
Selain mendukung pekerja, Fathi mengingatkan pentingnya menjaga keseimbangan dengan stabilitas ekonomi daerah. “Kenaikan upah harus disertai dengan peningkatan produktivitas dan efisiensi. Pemerintah juga harus memberikan dukungan kepada pengusaha kecil dan menengah agar tidak terdampak berat oleh kebijakan ini,” tambahnya.
Fathi menutup dengan harapan bahwa kebijakan ini mampu menciptakan iklim kerja yang kondusif dan memberikan dampak positif bagi masyarakat, khususnya di Bandung dan Cimahi.