Klaim Angka Prasejahtera di Kota Bandung Turun, Kemiskinan Ekstrem jadi Sorotan

JABAR EKSPRES – Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah Kota Bandung, Dharmawan mengungkapkan, berdasarkan rancangan teknokratik RPJMD, untuk tahun 2029, target angka prasejahtera atau kemiskinan dalam rancangan RPJMD 2024-2029 dipatok pada kisaran 2,74-2,81 persen.

Sementara itu, berdasarkan data pihaknya, saat ini angka kemiskinan mengalami penurunan. Untuk perbandingan, pada tahun 2021 angka kemiskinan Kota Bandung itu adalah 4,37 persen.

Lalu tahun 2022 saat pandemi covid 19 turun menjadi 4,25 persen, tapi dengan catatan kemiskinan ekstrem meningkat dari adalah 0,9 persen jadi 0,98 persen.

Selanjutnya, tahun 2023 angka kemiskinan kembali menurun menjadi 3,98 persen sehingga khusus tahun 2024 ini akan kemiskinan 3,27 persen dengan 64.337 KK dan semua telah masuk DTKS.

BACA JUGA:Begini Kronologi Pria Berprofesi Polisi Tega Bunuh Ibu Kandung di Cileungsi Bogor

“Dengan komitmen bersama, kita bisa mengurangi jumlah warga miskin, terutama kemiskinan ekstrem, secara signifikan,” ungkap Darmawan di Bandung, pada Senin (2/12).

Dirinya menegaskan, hal tersebut tidak terlepas dari membutuhkan kerja keras seluruh jajaran Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) dan dukungan dari berbagai pihak.

Adapun dirinya menjelaskan, terdapat sejumlah upaya penanggulangan kemiskinan di Kota Bandung akan difokuskan pada tiga aspek. Diantaranya mengurangi beban pengeluaran masyarakat melalui bantuan reguler dan program bantuan sosial (bansos).

Lalu meningkatkan pendapatan masyarakat miskin dengan pelatihan wirausaha dan pemberian akses pembiayaan. “Meminimalkan kantong kemiskinan di kecamatan melalui peningkatan infrastruktur dan konektivitas wilayah,” lanjut Dharmawan.

BACA JUGA:Hery Antasari Bangga, Kota Bogor Hadirkan Kampung Bojong di Lomba P2WKSS Jabar

Selain itu, dirinya juga mendorong bidang kemitraan untuk lebih proaktif menggandeng perusahaan melalui program CSR. TKPK juga diminta meningkatkan program pemberdayaan masyarakat.

Pelatihan dan pembinaan wirausaha baru dari kelompok miskin akan terus dipantau. Selain itu, bidang pengaduan diminta untuk lebih peka dan cepat merespons kebutuhan masyarakat

Melalui koordinasi dan kerja sama yang maksimal, Dharmawan optimistis Kota Bandung dapat menjadi kota termaju di Jawa Barat dalam penanggulangan kemiskinan.

Lantas dia juga menyebut, pentingnya akurasi data dalam penanggulangan kemiskinan. Kota Bandung saat ini menggunakan data dari DTKS, P3KE, dan Reksoseg sebagai dasar perencanaan program.

Berita Terkait

Tinggalkan Balasan