Honor Ratusan KPPS di Caringin Belum Dibayarkan, Padahal Anggaran KPU Kabupaten Bogor Senilai Rp131 Miliar

JABAR EKSPRES – Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) di Kabupaten Bogor masih menyisakan masalah. Hal itu dikarenakan ratusan Kelompok Penyelenggaran Pemungutan Suara (KPPS) di sejumlah desa Kecamatan Caringin belum dibayarkan.

Diketahui, ratusan anggota KPPS Caringin yang belum dibayarkan honornya tersebar di Desa Pancawati, Desa Cinagara, Desa Cimande dan Desa Pasir Buncir.

Ini menjadi masalah serius, sebab anggaran yang digelontorkan Pemkab Bogor untuk KPU sebesar Rp131 miliar.

BACA JUGA: Cara Cek Penerima Bansos PKH Tahap 4 dan BPNT Bulan Desember 2024 di Link Resmi Kemensos

Sesuai Surat Kementerian Keuangan Nomor S-647/MK.02/2022, gaji KPPS Pilkada 2024 meliputi, Ketua KPPS Rp900.000/orang/bulan, Anggota KPPS Rp850.000/orang/bulan, dan Pengamanan TPS/Satlinmas Rp650.000/orang/bulan.

Dengan adanya permasalahan ini, sejumlah Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) juga mengancam ‘boikot’ tidak akan menghadiri Rapat Pleno terbuka rekapitulasi suara yang digelar PPK Caringin.

“PPS Pancawati tong haladir pleno lah mun Mun can beres masalah honor KPPS” (PPS Pancawati jangan hadir Pleno kalau belum beres masalah honor KPPS)” katan salah satu anggota tersebar di Grup WhatsApp, Sabtu (30/11).

BACA JUGA: Masuk Puncak Musim Hujan, BNPB Sebut Jabar Menduduki Pringkat ke- 2 Wilayah Paling Rawan Bencana

Selain Honor KPPS, anggota PPS juga mengeluhkan pelaksanaan Rapat Pleno Rekapitulasi Suara yang digelar PPK Caringin.

“Masa selama rapat pleno dari pagi sampai malam tidak dapat makan. Anggaran konsumsinya ke mana?” ungkap seorang anggota PPS yang tak bersedia namanya disebutkan.

Salah satu tokoh yang akrab disapa H Bono ini menegaskan, seharusnya KPU khususnya Ketua PPK Caringin peka dengan kondisi tersebut.

BACA JUGA: Tanpa Kumpulkan Poin, Daftar Langsung Cair Rp75 Ribu DANA Gratis

“Anggarannya kan sangat besar, Rp131 miliar. Kenapa bisa terlambat. Masalahnya pekerjaan mereka sudah selesai,” ucapnya.

“Bayarlah sesuai hak mereka tepat waktu. Anggota PPS yang hadir di Rapat Pleno juga sedang bertugas berjam-jam menghabiskan energi dan pikiran, masa tidak diberi makan. Bagaimana ini,” pungkasnya.

Berita Terkait

Tinggalkan Balasan