JABAR EKSPRES – Kesejahteraan guru khususnya non ASN atau honorer, hingga saat ini masih menjadi perhatian khusus bagi sejumlah pihak salah satunya Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Pemprov Jabar).
Pasalnya dari data yang dihimpun, hingga saat ini jumlah guru non ASN atau honorer di Jabar, kini jumlahnya masih terbilang cukup banyak yakni sekitar 11.315 orang.
Maka agar kesejahteraan guru non ASN atau honorer ini dapat tetap terjaga, Sekretaris Daerah (Sekda) Jabar Herman Suryatman mengaku pihaknya akan terus melakukan berbagai cara.
BACA JUGA: Yana D Putra Meninggal Dunia Sehari Sebelum Ulang Tahun ke-49
“Terkait guru non ASN (honorer) yang saat ini belum tuntas tentu kami akan support dan dorong sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Karena Kementrian PAN RB sudah menggariskan kebijakan terkait dengan teman-teman guru non ASN,” ujarnya usai memperingati Hari Guru Tahun 2024 di Gedung Sate Bandung, (25/11).
Tak hanya soal kesejahteraan, Herman menyebut Pemprov Jabar juga akan terus berupaya mengangkat derajat mereka salah satunya menjadikannya sebagai PNS atau masuk ke dalam formasi P3K.
“Tentu bagi guru non ASN yang usianya dibawah 36 tahun bisa mengikuti seleksi PNS dan bagi guru non ASN yg usianya diatas 36 tahun bisa mengikuti P3K,” katanya
BACA JUGA: Gelar Doa Bersama, Kapolres Cimahi Serukan Kebersamaan dan Pilkada Damai
“Jadi kami akan mengikuti aturan yang sudah digariskan oleh PAN RB. Jadi enggak usah khawatir, dan kami juga akan terus mengingatkan kepada Disdik jangan coba-coba merekrut guru non ASN baru. Kita fokus ke guru non ASN yang ada, yang nasibnya hingga hari ini masih perlu kita perjuangkan,” imbuhnya
DPRD Jabar Minta Pemerintah Buat Kebijakan Khusus untuk Guru Honorer
Di lokasi terpisah, Ketua Komisi 5 DPRD Jabar Yomanius Untung mendorong kepada pemerintah agar segera membuat kebijakan khusus bagi guru non ASN atau honorer.
Pasalnya dengan kondisi honorarium kepada guru non ASN atau honorer saat ini, Yomanius khawatir bisa berdampak kepada kualitas pendidikan.
