JABAR EKSPRES – Debat kedua pamungkas psangan calon (Paslon) Bupati dan Wakil Bupati Bandung Barat resmi digelar di Hotel Novena Lembang, Senin (18/11/2024).
Dalam debat publik kedua pamungkas ini, seluruh lima paslon mengikuti, diantaranya pasangan calon nomor urut 1 Didik Agus Triwiyono dan Gilang Dirga. Paslon nomor urut 2 Jeje Ritchie Ismail dan Asep Ismail. Paslon nomor urut 3 Hengky Kurniawan dan Ade Sudrajat. Paslon nomor urut 4 Edi Rusyandi dan Unjang Asari. Serta paslon nomor urut 5, Sundaya dan Asep Ilyas.
Pantauan Jabar Ekspres di lokasi, debat diawali dengan penyampaian visi dan misi dari paslon nomor urut satu hingga lima.
Pada sesi pertama, moderator memulai debat dengan pertanyaan dari panelis untuk masing-masing pasangan calon. Paslon 1 mendapatkan pertanyaan soal transformasi digital, salah satunya sistem pelayanan berbasis elektronik (SPBE).
“SPBE salah satu program pemerintah, menggunakan sistem itu pelayanan agar lebih mudah, murah, dan cepat. Meski data tersebut menunjukkan baik, namun masih berada di bawah target. Untuk menangani itu perlu adanya pelatihan khsusu birokrat itu sendiri,” Kata Didik.
Lalu pasangan nomor urut 2 mendapatkan pertanyaan soal penegakan hukum Peraturan Daerah (Perda) nomor 8 tahun 2018 tentang penyegaran lapangan pekerjaan di Kabupaten Bandung Barat.
“Kami tegaskan jika ditemukan pelanggaran yang dilakukan oleh perusahaan, maka perlunya pembinaan. Kami akan tegas, karena kami bukan mencari kekuasaan tapi untuk mengabdi,” kata Jeje Ritchie Ismail.
Kemudian pasangan calon nomor urut 3 mendapatkan pertanyaan soal hubungan pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten. Terutama dalam merancang RPJMD, dan RPJMN untuk memastikan keselarasan pembangunan.
“Pemda adalah kepanjangan pusat dan provinsi tentu kita harus menaati kebijakan yang dikeluarkan pemerintah pusat. Kuncinya ialah koordinasi yang baik,” kata Hengky Kurniawan.
Sementara paslon nomor urut 4 mendapatkan pertanyaan soal tata kelola yang baik atau good geverment, serta langkah konkret apa untuk menciptakan tata kelola yang baik dalam pemerintahan.
“Untuk menuju good govermen paling utama transparansi. Namun sampai hari ini masyarakat belum bisa mengakses dalam sisi anggaran, yang bisa hanya kalangan atas saja. Menuju good goverment, perlu adanya keputusan dan program serta menyerap aspirasi publik sehingga mereka bisa turut berpartisipasi dalam membangun pemerintah yang baik,” kata Edi Rusyandi.