JABAR EKSPRES – Sebanyak 3 Ketua RT di wilayah Kecamatan Cileunyi, Kabupaten Bandung meninggal dunia. Namun sudah 2 bulan berlalu, para ahli waris masih belum mendapatkan klaim dana Jaminan Kematian (JKM).
Klaim dana JKM dari BPJS Ketenagakerjaan tersebut, diketahui pembiayaannya ditanggung oleh Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bandung.
Menanggapi lambatnya klaim dana pencairan JKM BPJS Ketenagakerjaan tersebut, Pemerhati Sosial dan Kebijakan Publik, Dicky Winandi mengatakan, sebagai program harusnya Pemkab Bandung jangan hanya konsep saja, tapi bisa membarengi dengan realisasinya.
“Sebagai program itu sangat bagus tapi sebagus-bagusnya program itu harus dibarengi deangan realita yang ada,” katanya kepada Jabar Ekspres melalui seluler, Rabu (13/11).
BACA JUGA:Gunungan Sampah di Pasar Sehat Cileunyi Terus Dibersihkan, UPT Kebersihan: Tinggal 3 Truk
Dicky berujar, perlu ada keterbukaan informasi, mengenai penganggaran dana apakah sesuai antara data yang diajukan dengan pelaksanaan.
“Ini menjadi cermin bahwa penganggaran di Pemda tidak sesuai dengan apa yg digembor-gembrokan oleh Cabup Petahana Dadang Supriatna (ketika menjabat sebagai Bupati Bandung),” ujarnya.
Dicky menerangkan, Pemkab Bandung harusnya mempunyai kemampuan dalam pengelolaan program, agar anggaran dapat sesuai dengan realisasinya.
“Jika memang kemampuan keuangan daerah itu belum memadai, kita jangan memaksakan kehendak, kalo hemat saya jika perlindungan sosial, dalam arti di sini BPJS Ketenagakerjaan ini menjadi prioritas,” terangnya.
BACA JUGA:Tips Mudah Mendapatkan Saldo Dompet Digital Gratis Sebesar Rp45 Ribu yang Terbukti Cair
Dicky menilai, perlunya bisa memilah dan fokus mana saja yang harus diprioritaskan dalam program jaminan sosial tersebut.
“Ya sudah fokus saja dalam penanganan masalah sosial, hentikan proyek-proyek mercusuar, sperti pembangunan 5 rumah sakit yang efektivitasnya minim,” bebernya.
Dicky menjelaskan, melalui pengamatannya, 5 RSUD yang baru ini berdiri di Kabupaten Bandung, dari statusnya masih UPT berkebutuhan khusus belum menjadi BLUD mandiri.
“Ini merupakan contoh gamblang dalam buruknya pengelolaan anggaran, zaman kepemimpinan bupati yang baru 3,5 menjabat,” jelasnya.
Menurut Dicky, dampak kebijakan politik sangat mempengaruhi realisasi sejumlah program, sebab dinilai tak selaras dengan anggaran Pemkab Bandung.
