Lewat Debat Terbuka, Acep-Gita Ingin Hapus KKN di Jabar

JABAR EKSPRES – Pasangan calon (Paslon) Gubernur Jawa Barat nomor urut 01 Acep Adang Ruhiat – Gitalis Dwi Natarina, mengaku akan menghadiri birokrasi dan tata kelola yang lebih baik jika terpilih nanti.

Calon Gubernur Jabar nomor urut 01 Acep Ada Ruhiat mengatakan, jika terpilih nanti, dirinya ingin menghapus korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) khususnya di dalam pemerintahan Provinsi Jawa Barat ke depan.

“Ini akan menjadi fokus kita di 5 tahun ke depan (jika terpilih). Sehingga kita akan membangun sebuah sistem tata kelola pemerintahan yang lebih baik,” ujarnya usai mengikuti debat perdana Pilgub Jabar, di Graha Sanusi Unpad, Kota Bandung, Senin (11/11) malam.

BACA JUGA: Paslon Pilkada Jabar Sampaikan Duka Kecelakaan Tol Cipularang KM 92 di Debat Publik

Selain ingin menghapus KKN, Acep mengaku bahwa dalam menghadirkan tata kelola pemerintahan yang lebih baik, ia juga akan membuat program atau kebijakan digitalisasi untuk sistem birokrasi di Jawa Barat.

“Dan ketika nanti kita terpilih, kita juga akan membuat kebijakan birokrasi yang harus terukur dengan menggunakan digitalisasi. Sehingga ini akan lebih mudah dalam mengkoreksi dan memeriksa permasalahan-permasalahan birokrasi yang ada di Jawa Barat,” katanya.

Lebih jauh Acep mengugkapkan, untuk debat perdana ini merupakan sesuatu hal yang baru atau menjadi pengalaman pertama bagi pasangannya.

BACA JUGA: Deretan Aplikasi Penghasil Uang Rp 25 Ribu per Hari Langsung Cair

“Tentu ini (debat) pengalaman pertama, kami kan berasal dari anggota DPR, tentu ini pengalaman yang kita harapkan hari ini untuk mematangkan ke depan sehingga apa yang disampaikan ke depan betul-betul terarah,” ungkapnya.

Oleh karena itu, Acep Adang menuturkan hal ini akan menjadi bahan evaluasi pasangannya untuk debat selanjutnya.

“Karena kami harus betul-betul menyampaikan hal-hal yang memang diperlukan untuk 5 tahun ke depan baik yang menyangkut masalah pendidikan, kesehatan, daya beli masyarakat, termasuk juga urusan-urusan terkait masalah birokrasi keberlanjutan. Tentu ini akan menjadi PR (pekerjaan rumah) kita,” pungkasnya.(San)

Berita Terkait

Tinggalkan Balasan