JABAR EKSPRES – Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) DPRD Jabar mendorong pembangunan unit sekolah baru (USB) jadi prioritas dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2025. Khususnya untuk menutup sejumlah kecamatan yang belum memiliki sekolah negeri di Jawa Barat.
Desakan itu disampaikan Ketua Fraksi PPP Zaini Shofari, Selasa (29/10). “Kami ingin pembangunan USB jadi prioritas,” katanya di sela Rapat Paripurna jawaban Gubernur atas Pandangan Umum Fraksi terhadap Raperda APBD 2025 itu.
Pria yang juga anggota Komisi V DPRD Jabar itu melanjutkan, hadirnya sekolah menjadi penting terhadap pemerataan pendidikan di Jawa Barat. Sudah selayaknya masyarakat Jabar mudah dalam mengkases pendidikan.
Kondisi pendidikan di Jawa Barat saat ini tentu masih butuh pembenahan. Salah satunya terkait masih banyaknya kecamatan yang belum ada sekolah negeri. Dinas Pendidikan Jawa Barat mencatat sedikitnya ada 128 kecamatan yang belum memiliki sekolah negeri. Dari total 627 kecamatan di Jawa Barat. “Makanya pembangunan USB itu tetap harus prioritas, kami akan terus mendorong,” ujarnya.
Keberpihakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk sektor pendidikan juga mandat dari Undang-Undang Dasar 1945 maupun Undang – undang No 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Di mana alokasi anggaran pendidikan dari APBD setidaknya di angka 20 persen.
Dorongan lain yang disampaikan Zaini adalah terkait perbaikan dan transparansi program beasiswa Jabar Future Leaders Scholarship (JFLS). Menurutnya program itu perlu dilanjutkan namun dengan sejumlah perbaikan. “Misal dari volume penerimanya harus ditingkatkan lagi,” jelasnya.
Bagi Zaini, beasiswa semacam itu sangat dibutuhkan masyarakat. Utamanya bagi mereka yang ingin melanjutkan pendidikan tinggi tapi terbatas dari sisi ekonomi.
Yang tak kalah penting adalah perbaikan dari sisi transparansi. “Seleksi harus jelas, termasuk syarat hingga pengumuman penerimaannya,” imbuhnya.(son)
