DPR RI terus bertransformasi sebagai lembaga legislatif yang berkolaborasi hingga menyangga Pemerintah dalam menjalankan program-program untuk membawa visi menuju kemajuan. Di tangan Prabowo Subianto sebagai Presiden terpilih yang akan memimpin Indonesia, terdapat visi “Bersama Indonesia Maju menuju Indonesia Emas 2045”.
Visi tersebut pun kemudian diturunkan ke dalam tiga pilar misi, yakni delapan misi yang disebut sebagai “Asta Cita”, 17 program prioritas, dan delapan program hasil terbaik cepat. Menanggapi hal itu, DPR pun membuka tangan selebar-lebarnya kepada Prabowo yang akan “naik takhta” pada 20 Oktober 2024 untuk membawa Indonesia selama 5 tahun ke depan.
Selain menyiapkan Rancangan Anggaran Belanja Pendapatan Negara (RAPBN) Tahun 2025 yang memberikan keleluasaan kepada Pemerintah selanjutnya, para wakil rakyat di Senayan pun mengubah aturan soal batas kementerian.
Kini, Prabowo sudah bebas menentukan jumlah maupun nomenklatur kabinet pemerintahannya. Kabarnya, Kabinet Prabowo dan Gibran Rakabuming Raka bakal memiliki 44–46 kementerian. Kabar itu bocor dari informasi yang diterima di lingkungan DPR RI. Kebocoran informasi itu pun bersamaan dengan rumor terkait jumlah komisi yang bertambah.
Pada Rapat Paripurna DPR RI, Selasa (15/10), soal jumlah komisi di DPR RI itu sudah dipastikan kebenarannya. Kini DPR RI bakal memiliki 13 komisi untuk masa 5 tahun ke depan. Selanjutnya DPR RI bakal mulai bekerja secara normal pada hari setelahnya, yakni Rabu (16/10), yang juga diperingati sebagai Hari Parlemen Indonesia.
Dengan susunan baru pada hari spesial tersebut, DPR bakal memulai perjalanan dengan menjadi pengampu dan pengawas bagi strategi Prabowo untuk membawa Indonesia menjadi bangsa yang lebih maju.
Penambahan Komisi
Tugas dan fungsi komisi di DPR, yang kini memiliki sebanyak 13 komisi, tak jauh berbeda dengan periode sebelumnya sebanyak 11 komisi pada 2019–2024. Penambahan dua komisi itu hanya memecah pembidangan dari komisi yang sebelumnya ada. Pimpinan DPR RI pun sebelumnya menyatakan bahwa penambahan komisi itu pun membuat jumlah mitra komisi-komisi semakin merata. Sebab, sebelumnya ada salah satu komisi yang dirasa memiliki mitra cukup banyak.
Namun penambahan sebanyak dua komisi itu akan berjalan efektif ketika Prabowo dan Gibran telah dilantik dan telah resmi mengumumkan nomenklatur kementerian yang baru. Selain itu, Pimpinan DPD RI pun membuka kemungkinan terkait adanya penambahan komite di lembaga senator tersebut. Namun, mereka pun masih menunggu format baru kementerian pada era Prabowo.
