JABAR EKSPRES – Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Bandung Barat (KBB) mengimbau masyarakat untuk melakukan perekaman identitas untuk memperoleh KTP elektronik (KTP-el) sebelum Pilkada 2024 berlangsung.
Hal ini disampaikan Kepala Disdukcapil Bandung Barat, Hendra Trismayadi saat dihubungi, Minggu (13/10)..
Ia mengatakan, imbauan tersebut berlaku bagi mereka yang belum memiliki KTP-el jelang pencoblosan Pilkada pada 27 November 2024 mendatang.
BACA JUGA: Pelayanan Hingga Kesejahteraan Masyarakat jadi Tema Debat Perdana Pilbup Bandung Barat
“Bisa langsung datang ke kantor Dinas Dukcapil untuk melakukam perekaman data diri,” katanya.
Meski demikian, Dinas Dukcapil juga melakukan jemput bola dalam melakukan perekaman data ke sejumlah tempat. Salah satunya door to door dengan menargetkan perhari sebanyak 100 orang.
“Kalau Disdukcapil terus bergerak melayani masyarakat dengan keliling jemput bola. Terus di kecamatan dan di kantor dinas juga ada layanan rekam setiap hari. Untuk di wilayah pelosok ada mobil portabel termasuk, termasuk bagi disabilitas,” katanya.
BACA JUGA: Sendi-Melli Jamin Kebebasan Beribadah untuk Semua Agama di Kota Bogor
Ia menambahkan, berdasarkan data Dinas Dukcapil, di Bandung Barat yang belum melakukam perekaman KTP-el sebanyak 3800 orang. Oleh karena itu, Disdukcapil KBB berupaya maksimal melakukan perekaman KTP-el.
“Data warga yang belum punya KTP itu ada sekitar 3.800 orang. Mayoritas pemilih pemula atau wajib KTP baru. Ada pula yang umurnya sampai 40 tahun belum KTP tapi angkanya kecil, dominasinya tetap pemilih pemula,” katanya.
Lebih lanjut ia mengatakan, sejauh ini pihaknya telah melakukan pemetaan terhadap 3800 warga yang menjadi target perekaman KTP-el yang tersebar di seluruh wilayah di Kabupaten Bandung Barat.
“Paling banyak itu daerah Lembang. Data sampai 8 Oktober 20224 Lembang itu yang belum rekam 428 orang. Itu paling banyak. Kita harapkan sampai tanggal 26 November sudah terekam semuanya. Karena setelah terekam sampai mendapatkan KTP-el itu butuh waktu maksimal 3 jam,” katanya.
Ia menegaskan, terkait stok blanko KTP dipastikan aman lantaran . Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) telah memberi jatah sebanyak 6.000 keping tiap pekan yang bakal didistribusikan secara proporsional ke 16 kecamatan.
