JABAR EKSPRES- Sekretaris Wilayah PKB sekaligus Anggota DPRD Jawa Barat, Acep Jamaludin, menyoroti kondisi perekonomian dan kesehatan mental masyarakat di Kota Cimahi. Dalam silaturahmi terbuka yang berlangsung di Otutu Cafe, Jalan Kerkof No. 72, Leuwigajah, Cimahi Selatan, Sabtu (14/9/2024).
Acep mengungkapkan bahwa tingginya angka depresi dan frustrasi, mencapai 28,7 persen, merupakan cerminan dari stagnasi ekonomi dan sulitnya akses pekerjaan bagi warga Cimahi.
“Jumlah penduduk Cimahi yang mencapai 590,782 jiwa dengan kepadatan 13,923 jiwa per kilometer persegi, menghadapi situasi yang memprihatinkan. Mencari pekerjaan di Cimahi saat ini sangat sulit, sehingga banyak masyarakat yang frustrasi, terutama mereka yang harus mengurus lingkungan keluarga,” ujar Acep.
Acep menyoroti, masalah utama Cimahi terletak pada stagnasi ekonomi yang sebagian besar disebabkan oleh warisan sistem ekonomi dari era Orde Baru, yang menjadikan Cimahi sebagai sentra industri.
Meski sempat memberikan peluang kerja, menurutnya kini perekonomian Cimahi justru terjebak dalam ketergantungan pada sektor industri yang sedang terancam.
“Perkembangan zaman membuat sektor makro di Cimahi terancam, dengan beberapa perusahaan mengalami kesulitan. Dampaknya jelas, angka pengangguran meningkat. Sementara perekonomian masyarakat stagnan, pendapatan asli daerah Cimahi tidak lebih dari Rp 500 miliar,” jelasnya.
Acep juga menyoroti ketergantungan Cimahi pada sektor kesehatan sebagai salah satu sumber pendapatan daerah, terutama dari rumah sakit, serta pajak penerangan jalan dan PBB.
“Setengah dari pendapatan daerah berasal dari rumah sakit, seperti RS Cibabat. Namun beberapa kali terjadi gagal bayar di rumah sakit, dan ini menunjukkan bahwa kita berada di ambang krisis jika tidak ada langkah serius,” ungkapnya.
Dalam dialog tersebut, Acep juga memperingatkan, jika kondisi ekonomi Cimahi tidak segera dibenahi, bukan tidak mungkin Kota Cimahi dapat mengalami kebangkrutan dan dikembalikan pada kabupaten induknya, sesuai dengan undang-undang yang berlaku.
“Jika ini dibiarkan, tidak menutup kemungkinan Cimahi bisa dikembalikan pada kabupaten induk jika mengalami kebangkrutan. Karena itu, kita butuh kepemimpinan yang kuat, yang tidak memiliki beban masa lalu, untuk membawa perubahan,” tegas Acep.
Untuk mengatasi situasi ini, Acep menekankan pentingnya langkah konkret pemerintah dalam melakukan rasionalisasi dan revitalisasi anggaran, dengan fokus pada upaya meningkatkan produktivitas masyarakat.