JABAR ESKPRES, BANDUNG – Transportasi yang tidak memadai sebagai salah satu penyebab perselisihan antara ojek online (ojol) dan ojek pangkalan (opang) di Pasir Impun, beberapa waktu lalu bisa terjadi. Lantaran masyarakat tidak mempunyai moda transportasi alternatif lain.
Ketua Pemberdayaan dan Pengembangan Wilayah Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Pusat, Djoko Setijowarno mengatakan, penyediaan moda transportasi di Kota Bandung yang berdekatan dengan wilayah permukiman masih terbilang sedikit.
Lantas menurutnya, hal itu mesti jadi perhatian Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung. “Idealnya setiap ada perubahan (tata kelola) maka harus ada angkutan umum. Sekarang bangun rumah di permukiman, minim angkutan umum,” ungkap Djoko kepada Jabar Ekspres, Jumat (13/9).
Terlebih lagi di Kota Bandung. Djoko menilai, alih-alih berbicara perihal angkutan umum yang berada dekat di permukiman, saat ini penyediaan transportasi publik masih belum juga memadai.
BACA JUGA:Penataan Puncak, PJ Bupati Bogor: Momentum Wisata Berkelanjutan dan Budaya Lokal
Hal tersebut tentunya harus jadi sorotan pemangku kebijakan. “Iya tinggal penyediaan itu aja. Transportasi publik memadai. Jadi pemda harus mengejar ketertinggalan publik transportasi masuk hunian. Pekerjaan rumah berat bagi pemkot,” ujarnya.
Djoko pun menganggap bahwa pemilihan kepala daerah (Pilkada) pada November mendatang, dapat dijadikan momentum untuk memperbaiki masalah angkutan umum di Kota Bandung. Isu tersebut harus dinaikkan publik.
“Biar isu ini jadi materi pilkada. Kalau calon walikota baru tak punya program-program angkutan umum, ya, tidak perlu dipilih masyarakat,” jelas Djoko.
“Sebelumnya pemerintah kota kurang bisa membangun transportasi yang bagus. Maka harus berpikir panjang. Ini momentum pilkada. Supaya masalah ojol dan opang itu tidak terulang kembali. Itu kesalahan sosial yang harus disorot pejabat,” pungkasnya.
