Menurutnya, langkah pemerintah ini bisa berpotensi disalahgunakan jika tidak diawasi dengan baik. Ia juga berharap pemerintah lebih memprioritaskan penciptaan lapangan kerja dibandingkan kebijakan-kebijakan yang justru merugikan pekerja.
“Nggak adil, udah dipotong sama BPJS. Masa mau dipotong lagi, jelas rugilah,” katanya.
Untuk diketahui, rencana pemerintah memotong gaji pekerja untuk program pensiun tambahan diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK).
