Djoko memaparkan, tidak ada transportasi umum (public transport) dan perhatian untuk daerah-daerah, misalnya daerah transmigran dan kawasan penghasil tambang (mineral).
“Mereka menghasilkan sesuatu, tetapi daerahnya begitu-begitu saja, tidak dipikirkan kesejahteraan warga di sana,” paparnya.
Djoko menilai, KPBU hanya menarik untuk proyek-proyek di Jawa. Persoalan penduduk yang masih sedikit di luar Jawa, menurutnya kurang menarik bagi para pengembang.
“Tingkat pengembalian modal ke badan usaha akan lama. Sesuai Himpunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (2025), proyeksi kebijakan strategis Kemenhub pada 2026-2029 adalah mengembangkan konektivitas,” imbuhnya.
Hal itu mencakup, pada peningkatan konektivitas internasional untuk mendukung daya saing ekonomi dan kedaulatan nasional.
Kemudian, meningkatkan efektivitas konektivitas backbone antarpulau dan sistem pendukungnya untuk mewujudkan pemerataan pembangunan.
Djoko menyampaikan, persoalan konektivitas itu, sebaiknya tidak hanya dijawab oleh pemerintah pusat, tapu pemerintah daerah juga dinanti tindak lanjutnya, untuk mengupayakan fasilitas dan sistem penghubung antar daerah.
“Pemda perlu memiliki misi yang sama guna mengupayakan transportasi berkelanjutan agar menjalankan visi dan misi yang sama dengan pemerintah pusat,” pungkasnya. (Bas)