Mundurnya Airlangga Hartarto dari Ketum Golkar Diduga Imbas Oligarki Kekuasaan

JABAR EKSPRES – Pengamat Politik dan Kebijakan Publik, Yusfitriadi menyoroti mundurnya Airlangga Hartarto dari pucuk pimpinan Partai Golkar yang sempat menghebohkan dunia politik Indonesia.

Yus, sapaanya, menuturkan bahwa penarikan diri Airlangga Hartanto yang mendadak dan mengejutkan ini, pasti memiliki alasan yang sangat kuat di baliknya.

Ia melihat bahwa isu yang sedang diidentifikasi oleh semua partai politik saat ini adalah sosok calon yang akan diusung dalam Pilkada 2024 mendatang. Dikarenakan pendaftaran pasangan calon hanya tinggal menunggu waktu.

“Oleh karena itu, penarikan diri Airlangga Hartanto secara mendadak pastinya memiliki kaitan erat dengan Pilkada. Di mana pembicaraan mengenai reflikasi Koalisi Indonesia Maju (KIM) dalam Pilkada di hampir semua provinsi dan kabupaten/kota menjadi potensi monopolisasi kekuatan politik,” ungkapnya kepada Jabar Ekspres, Senin 12 Agustus 2024.

BACA JUGA: Munculkan Gerobak Sae Pisan, Pemkot Bogor Mulai Serius Percantik Kampung Kumuh

Dalam konteks Pilkada ini, menurut Yus, penarikan diri Airlangga secara tiba-tiba kemungkinannya bisa disebabkan oleh dua faktor utama.

Pertama, dipaksa mundur oleh oligarki kekuasaan. Ia menilai, terdapat indikasi bahwa partai yang memiliki presiden terpilih dengan dukungan Jokowi mendorong untuk mengusung dan memenangkan kadernya, meskipun tidak memiliki elektabilitas yang cukup.

“Namun demikian, Gerindra tentu tidak bisa melakukannya sendirian, sehingga mitra koalisi yang paling diperlukan Gerindra adalah Golkar. Dan Partai Golkar juga memiliki kader-kader yang kuat dan memiliki elektabilitas yang tinggi,” papar Yus.

Ia menilai, sebagai Ketua Umum Partai Golkar, Airlangga Hartarto mungkin memilih untuk mendukung kader partainya yang sudah lama berjuang bersamanya.

Kedua, penarikan diri Airlangga juga mungkin dipengaruhi oleh dorongan dari tokoh dan elit Partai Golkar.

Bisa jadi Airlangga sangat patuh terhadap Jokowi dan Prabowo, sehingga cenderung mengikuti kehendak oligarki kekuasaan dalam memilih calon yang akan diusung dalam Pilkada di November 2024 mendatang

Jika kemungkinan kedua yang terjadi, maka Partai Golkar dan partai lainnya kemungkinan akan berkoalisi dan melawan oligarki.

Seperti yang terjadi di Provinsi Banten, di mana para tokoh elit Partai Golkar bersikap tegas untuk tidak tunduk pada tekanan oligarki kekuasaan.

Berita Terkait

Tinggalkan Balasan