JABAREKSPRES.COM, BANDUNG – Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Jabar turut merespons anjolknya Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2025. Menurutnya, belanja daerah harus bisa direm.
Ketua Fraksi PKS Jabar Haru Suandharu menguraikan, berbagai pihak mestinya memberikan perhatian serius terkait penurunan pendapatan daerah itu. Baik eksekutif maupun legislatif.
Baginya, politik anggaran adalah hal yang strategis dalam keberlangsungan pengelolaan pemerintahan ke depan. Ujungnya juga nasib atau kemaslahatan masyarakat.
“Harus jadi perhatian semua pihak,” jelasnya.
BACA JUGA: Sengketa Pileg Dapil Bogor Barat Dimenangkan NasDem, Benninu Minta KPU Bersikap
Haru melanjutkan, penurunan APBD ini memang jadi kondisi yang cukup signifikan dibanding beberapa tahun sebelumnya. “Di 2019 lalu masih Rp 48 triliun sekarang jadi sekitar Rp30 trilun,” tuturnya.
Memang salah satu penyebab perubahan signifikan komposisi anggaran itu adalah pemberlakuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022, tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (HKPD). Tapi yang patut jadi perhatian adalah tidak tercapainya pendapatan daerah.
Kondisi itu berbanding terbalik dengan belanja daerah. “Target pendapatan tidak tercapai tapi malah belanja naik, kan masalah,” tuturnya.
Menurut Haru, jika pendapatan daerah turun mestinya belanja daerah dikurangi. Perlu direm. Agar ada keseimbangan keuangan daerah. “Kalau pendapatan turun tandanya kan belanjanya harus dikurangi, terus dicari solusi agar pendapatannya naik lagi,” imbuhnya.
Sebelumnya, Kebijkan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD 2025 Jabar disetujui, Senin (29/7). Volume anggarannya anjlok drastis.
Volume APBD 2025 dirancang sebesar Rp30,35 triliun. Rinciannya, pendapatan daerah sebesar Rp29,93 triliun. Kemudian belanja daerah sebesar Rp29,74 triliun. Lalu penerimaan pembiayaan Rp 424,58 miliar, sedangkan pengeluaran pembiayaan Rp616,81 miliar.(son)